Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Paspampres Berlarian Kawal Jokowi Naik Motor "Chopper"

Kompas.com - 08/04/2018, 12:53 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

SUKABUMI, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda motor barunya, Royal Enfield Bullet 350 cc bergaya chopper, di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (8/4/2018).

Hal tersebut membuat anggota Pasukan Pengamanan Presiden harus bekerja lebih keras untuk memastikan keselamatan dan keamanan orang nomor satu di Indonesia itu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah anggota Paspampres berlari mengejar laju sepeda motor Jokowi yang melintasi kerumunan warga. Para anggota Paspampres menjaga agar warga yang berkerumun tak terlalu mendekat ke sepeda motor yang dikendarai Jokowi dan rombongan.

Dalam touring bersama bikers ini, Jokowi memang melewati jalan sempit yang dipadati permukiman warga. Sebab, Jokowi sekaligus meninjau beberapa proyek padat karya, seperti irigasi dan embung.

(Baca juga: Kisah di Balik Motor "Chopper" yang Dibeli Presiden Jokowi...)

Adapun jarak total yang ditempuh Jokowi bersama puluhan bikers adalah sejauh 30 kilometer. Rute yang ditempuh adalah dari kantor Kecamatan Bantar Gadung sampai ke Pantai Pelabuhan Ratu.

Selain didampingi bikers, Jokowi juga ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jokowi tampil sporty layaknya anak motor dengan mengenakan jaket jins, celana jins, dan sepatu kets.

Jaket jins Jokowi cukup mencolok karena ada gambar peta Indonesia bewarna merah dan putih di bagian depannya. Di bagian belakang jaket yang berwarna biru muda itu juga ada tulisan besar "Indonesia" bermotif batik.

(Baca juga: Sebelum Konvoi Naik "Chopper", Jokowi Pamer Kelengkapan Surat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com