Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral, Surat Bocah Minta Kursi Roda ke Presiden, Jokowi Memenuhi

Kompas.com - 20/03/2018, 13:35 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

fakta

fakta!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini benar.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisah bocah yang meminta kursi roda ke Presiden Joko Widodo viral di dunia maya.

Seorang bocah kelas 3 SD yang bernama Bulan Karunia Rudianti itu menulis surat yang ditujukan langsung kepada Presiden tanggal 16 Maret 2018.

Surat itu kemudian diunggah ke akun Instagram-nya, @bulankarn, dan mendapat perhatian luas dari warganet.

Dalam surat yang ditulis tangan itu, awalnya Bulan menceritakan bahwa ia kerap melihat Jokowi di televisi membagi-bagikan sepeda.

Ia mengaku ingin mendapat hadiah dari Jokowi, tetapi bukan sepeda, melainkan kursi roda.

Sebab, Bulan adalah penyandang disabilitas dan tak mempunyai sepasang kaki.

 

SURAT UNTUK PAK JOKOWI #suratuntukpakjokowi #suratuntukpresiden #jokowi

A post shared by bulan karunia rudianti (@bulankarn) on Mar 16, 2018 at 1:08am PDT

Berikut surat lengkap yang ditulis Bulan:

"Pekan Baru, 16 Maret 18

Kepda YTH
Bapak Jokowi
di Jakarta

Assalammualaikum Wbr

Pak Jokowi apa kabar?

Semoga bapak selalu dalam lindung an Allah SWT. Perkenalkan nama saya Bulan.Saya kelas 3 SD di Pekanbaru-Riau.
Langsung aja ya pak, Pak Jokowi, saya suka lihat bapak di televisi bagi-bagi sepeda.
Saya mau juga pak, tapi bukan sepeda, saya mau kursi roda. Karena saya tidak mempunyai kedua kaki saya.
Kursi roda itu bisa untuk aktivitas saya sehari-hari.
Terima kasih sebelumnya pak. Wassalam."

Dipenuhi

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, informasi mengenai Bulan sudah sampai ke Presiden Jokowi dua hari lalu.

Presiden bersedia memenuhi permintaan itu.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com