Menurut PKB dan Nasdem, Terlalu Berisiko jika Cawapres Jokowi dari Non Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019 terus mengemuka.

Salah satunya, kemungkinan Jokowi memilih cawapres profesional non partai.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai, perlu pertimbangan matang sebelum Jokowi memutuskan untuk menggandeng tokoh non partai pada Pilpres 2019.

"Menurut saya, terlalu berisiko mengambil profesional yang dipersepsikan (dari non partai). Bukan kami ingin menjual orang partai," ujar Karding, dalam acara diskusi Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Menurut dia, berdasarkan pengalaman Pilpres 2009,  saat SBY menggadeng profesional non partai, Boediono sebagai cawapres, posisi elektabilitas SBY mencapai angka 70 persen.

Baca juga: Dukungan Said Aqil Perkuat Posisi Cak Imin sebagai Cawapres Jokowi

Dengan elektabilitas sebesar itu, pemilihan tokoh profesional non parpol tak akan banyak memengaruhi pemilih. Saat itu, SBY kembali terpilih lagi menjadi presiden untuk periode kedua,

Namun, menurut Karding, kondisi Jokowi berbeda dengan SBY. Saat ini, elektablitas Jokowi hanya ada di kisaran 50 persen. Bagi PKB, angka ini belum aman.

Hal senada juga dilontarkan Sekjen Nasdem Jhonny G Plate. Menurut dia, konstelasi politik sudah berubah. Jokowi perlu menimbang dengan matang siapa yang akan digandengnya sebagai cawapres pada 2019.

Baca juga: Airlangga Dinilai Paling Punya Modal jadi Cawapres Jokowi

Dia tidak setuju ada dikotomi profesional dengan tokoh dari partai politik. Plate mengatakan, politisi juga profesional.

"Jangan seolah-oleh non parpol adalah profesional dan di parpol amatiran. Ini enggak banar," kata dia,

Meski demikian, baik PKB dab Nasdem satu suara untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada Jokowi sendiri.