Ada Isu Data Kependudukan Dijual ke Asing, Ini Tanggapan Kemenkominfo - Kompas.com

Ada Isu Data Kependudukan Dijual ke Asing, Ini Tanggapan Kemenkominfo

Kompas.com - 14/03/2018, 17:43 WIB
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli.Fabian Januarius Kuwado Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli menegaskan, tidak ada kebocoran atau penjualan data identitas kependudukan kepada pihak asing dalam proses registrasi kartu SIM yang dilakukan pemerintah.

"Data identitas warga negara itu tak kami utak-utik," ujar Ahmad dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

"Dengan registrasi, operator telekomunikasi hanya memvalidasi NIK (nomor induk kependudukan dalam KTP) dan nomor KK (kartu keluarga) saja ya. Jadi apanya yang mau dijual?" kata dia.

Ketakutan bahwa registrasi SIM card rentan akan pembocoran data identitas seseorang, menurut Ahmad, tidak beralasan. Ahmad bahkan menyatakan, kekhawatiran itu cenderung tendensius.

"Karena yang terjadi itu sebenarnya bukan kebocoran, tapi penyalahgunaan NIK dan nomor KK," ujar Ahmad.

(Baca juga: Dilema Registrasi Prabayar, Ketika Pemilik KK Bisa Jadi Tersangka)

Ahmad melanjutkan, seringkali yang disebut masyarakat sebagai kebocoran data, yakni NIK atau nomor KK seseorang telah digunakan terlebih dahulu oleh orang lain untuk meregistrasi SIM card-nya.

Ahmad pun menegaskan bahwa praktik itu bukan kebocoran, melainkan penyalahgunaan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ahmad juga tak terima bahwa pemerintah disebut sebagai penyebabnya. Pasalnya, informasi NIK dan nomor KK tidak hanya bisa didapatkan pada pemerintah, namun seringkali pemilik mempublikasikannya, entah di media sosial atau saat mengurus administrasi tertentu.

"Coba saja ketik di Google, muncul semua di sana. Belum lagi saat kita meminjam di koperasi, pakai KTP. Mau urus anak masuk sekolah, kasih KK. Jadi kami tegaskan kembali bahwa pelanggaran yang terjadi bukan kebocoran, tapi bentuknya penyalahgunaan," ujar Ahmad.

Kompas TV Seorang pelanggan Indosat Ooredo melaporkan nomor NIK dan KK-nya digunakan lebih dari 50 nomor.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan

Close Ads X