Ada Isu Data Kependudukan Dijual ke Asing, Ini Tanggapan Kemenkominfo

Kompas.com - 14/03/2018, 17:43 WIB
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli. Fabian Januarius KuwadoDirektur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli menegaskan, tidak ada kebocoran atau penjualan data identitas kependudukan kepada pihak asing dalam proses registrasi kartu SIM yang dilakukan pemerintah.

"Data identitas warga negara itu tak kami utak-utik," ujar Ahmad dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

"Dengan registrasi, operator telekomunikasi hanya memvalidasi NIK (nomor induk kependudukan dalam KTP) dan nomor KK (kartu keluarga) saja ya. Jadi apanya yang mau dijual?" kata dia.

Ketakutan bahwa registrasi SIM card rentan akan pembocoran data identitas seseorang, menurut Ahmad, tidak beralasan. Ahmad bahkan menyatakan, kekhawatiran itu cenderung tendensius.


"Karena yang terjadi itu sebenarnya bukan kebocoran, tapi penyalahgunaan NIK dan nomor KK," ujar Ahmad.

(Baca juga: Dilema Registrasi Prabayar, Ketika Pemilik KK Bisa Jadi Tersangka)

Ahmad melanjutkan, seringkali yang disebut masyarakat sebagai kebocoran data, yakni NIK atau nomor KK seseorang telah digunakan terlebih dahulu oleh orang lain untuk meregistrasi SIM card-nya.

Ahmad pun menegaskan bahwa praktik itu bukan kebocoran, melainkan penyalahgunaan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ahmad juga tak terima bahwa pemerintah disebut sebagai penyebabnya. Pasalnya, informasi NIK dan nomor KK tidak hanya bisa didapatkan pada pemerintah, namun seringkali pemilik mempublikasikannya, entah di media sosial atau saat mengurus administrasi tertentu.

"Coba saja ketik di Google, muncul semua di sana. Belum lagi saat kita meminjam di koperasi, pakai KTP. Mau urus anak masuk sekolah, kasih KK. Jadi kami tegaskan kembali bahwa pelanggaran yang terjadi bukan kebocoran, tapi bentuknya penyalahgunaan," ujar Ahmad.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X