Ada Isu Data Kependudukan Dijual ke Asing, Ini Tanggapan Kemenkominfo - Kompas.com

Ada Isu Data Kependudukan Dijual ke Asing, Ini Tanggapan Kemenkominfo

Kompas.com - 14/03/2018, 17:43 WIB
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli.Fabian Januarius Kuwado Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli menegaskan, tidak ada kebocoran atau penjualan data identitas kependudukan kepada pihak asing dalam proses registrasi kartu SIM yang dilakukan pemerintah.

"Data identitas warga negara itu tak kami utak-utik," ujar Ahmad dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

"Dengan registrasi, operator telekomunikasi hanya memvalidasi NIK (nomor induk kependudukan dalam KTP) dan nomor KK (kartu keluarga) saja ya. Jadi apanya yang mau dijual?" kata dia.

Ketakutan bahwa registrasi SIM card rentan akan pembocoran data identitas seseorang, menurut Ahmad, tidak beralasan. Ahmad bahkan menyatakan, kekhawatiran itu cenderung tendensius.

"Karena yang terjadi itu sebenarnya bukan kebocoran, tapi penyalahgunaan NIK dan nomor KK," ujar Ahmad.

(Baca juga: Dilema Registrasi Prabayar, Ketika Pemilik KK Bisa Jadi Tersangka)

Ahmad melanjutkan, seringkali yang disebut masyarakat sebagai kebocoran data, yakni NIK atau nomor KK seseorang telah digunakan terlebih dahulu oleh orang lain untuk meregistrasi SIM card-nya.

Ahmad pun menegaskan bahwa praktik itu bukan kebocoran, melainkan penyalahgunaan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ahmad juga tak terima bahwa pemerintah disebut sebagai penyebabnya. Pasalnya, informasi NIK dan nomor KK tidak hanya bisa didapatkan pada pemerintah, namun seringkali pemilik mempublikasikannya, entah di media sosial atau saat mengurus administrasi tertentu.

"Coba saja ketik di Google, muncul semua di sana. Belum lagi saat kita meminjam di koperasi, pakai KTP. Mau urus anak masuk sekolah, kasih KK. Jadi kami tegaskan kembali bahwa pelanggaran yang terjadi bukan kebocoran, tapi bentuknya penyalahgunaan," ujar Ahmad.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar
Close Ads X