Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Penerbangan Indonesia-Australia Akan Ditambah

Kompas.com - 14/03/2018, 09:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo, akhir pekan ini, akan melaksanakan kunjungan kerja ke Australia.

Sejumlah kerangka kerja sama kedua negara pun disiapkan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu kerja sama Indonesia dan Australia adalah penambahan rute penerbangan dari dan ke dua negara.

"Indonesia dan Australia punya hubungan dagang yang berimbang. Jumlah penerbangannya relatif seimbang karena penerbangan yang dilakukan Indonesia itu 81 dan yang dilakukan Australia 92," ujar Budi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Pertemuan IMF-Bank Dunia, Garuda Digandeng untuk Antisipasi Kekurangan Kursi Penerbangan)

"Kedua negara akan bersepakat menambah jumlah rute penerbangan. Jadi, saling memberikan keuntungan masing-masing," lanjutnya.

Dengan demikian, sejumlah maskapai penerbangan dua negara yang belum mempunyai rute dari dan ke Indonesia atau Australia akan memilikinya.

"Nanti kami akan sesuaikan dengan swastanya, ya. Misalkan Garuda butuh (penambahan), kami jadi punya ruang itu. Tidak seperti yang lain, kami dibatasi. Kalau ini, Batik, Lion Air, dan Sriwijaya bisa masuk ke Australia dan pasarnya masih bagus," ujar Budi.

Selain untuk penumpang, menurut rencana, penambahan jumlah rute penerbangan juga akan diterapkan untuk distribusi barang.

Mengenai rencana tersebut, Budi memastikan bahwa tidak ada kendala dan hambatan untuk mewujudkannya. Selain penambahan jumlah penerbangan, lanjut Budi, kerja sama lain yang akan dijajaki adalah ekspor ikan dari Indonesia.

"Secara khusus, kami sedang menginisiasi untuk mengumpulkan barang-barang di NTT, terutama ikan, untuk diekspor ke Australia. Ikannya itu ikan konsumsi, ya," ujar Budi.

Kompas TV PT Angkasa Pura II menaikkan tarif pelayanan jasa penumpang udara atau airport tax di Bandara Soekarno-Hatta mulai Maret 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com