Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Orasi Ilmiahnya, Megawati Singgung Usia Pensiun Peneliti

Kompas.com - 08/03/2018, 15:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JATINANGOR, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyinggung usia pensiun peneliti Indonesia yang menurutnya terlalu cepat. Saat ini usia pensiun peneliti dipercepat dari 65 menjadi 60 tahun.

Hal itu menurutnya bertentangan dengan kebutuhan negara yang banyak akan peneliti.

"Padahal bangsa ini sangat kekurangan peneliti. Dari awal saya telah memberi saran kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar membuat kajian pemetaan aparatur negara," kata Mega dalam orasi ilmiahnya saat dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) di bidang politik dan pemerintahan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Balairung IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga: Lemasnya Megawati saat Dengar Kader Perempuan PDI-P Ingin Berhenti Berpolitik... )

Karena itu, ia mengingatkan agar reformasi birokrasi dalam memberdayakan aparatur sipil negara (ASN) harus dihitung dengan cermat.

Mega mengingatkan jangan sampai ASN jumlahnya dipangkas melalui kebijakan pensiun namun pada kenyataannya sedang dibutuhkan di masyarakat.

Ia malah mengkhawatirkan para peneliti yang semakin matang di usia tuanya justru dibayar lebih tinggi oleh negara lain.

"Artinya, reformasi birokrasi harus secara tepat memperhitungkan mana aparatus yang harus dipangkas, mana yang harus dipertahankan dan diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan," ucap Mega.

(Baca juga: Gelar Doktor Honoris Causa Pertama IPDN Dianugerahkan kepada Megawati)

"Menurut pendapat saya, tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali. Apalagi saat ini kita sedang berupaya membangun Science Based Policy," lanjut Ketua Umum PDI-P itu.

Kompas TV Menurut AHY, Megawati adalah salah satu tokoh politik yang harus ditemuinya untuk menjalin komunikasi politik jelang 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com