4 Provinsi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Kompas.com - 21/02/2018, 16:10 WIB
Petugas gabungan dari BPBD dan TNI melakukan upaya pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat dengan cara menggunakan satu unit mesin pompa air dan armada kebakaran, Selasa (24/10/17) KOMPAS.COM/ RAJA UMARPetugas gabungan dari BPBD dan TNI melakukan upaya pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat dengan cara menggunakan satu unit mesin pompa air dan armada kebakaran, Selasa (24/10/17)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat provinsi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Keempat provinsi tersebut yakni Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/1018).

"Gubernur menetapkan status siaga darurat karhutla berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan siaga darurat karhutla," kata Sutopo.

Selain itu, menurut Sutopo, empat gubernur di wilayah itu juga mempertimbangkan adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan dari Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, serta pengalaman pengananan karhutla sebelumnya.

Baca juga : Kebakaran Hutan di Sembilan Daerah, Ini Langkah Menteri Siti Nurbaya

Menurut Sutopo, dengan pemberlakuan siaga darurat ini, maka ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla, baik pengerahan personil, komando, logistik, anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat.

"Jalur komando penanganan lebih mudah koordinasinya," ujarnya.

Sutopo menjelaskan, daerah- daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa saat ini memasuki musim kemarau periode pertama seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jumlah titik panas terus meningkat.

"Dalam seminggu terakhir hotspot di Kalimantan Barat banyak ditemukan. Bahkan Kota Pontianak terselimuti asap karhuta," kata dia.

Pantauan  hotspot 24 jam terakhir dari satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog modis LAPAN pada Rabu (21/2/2018) pukul 07:23 WIB, untuk kategori sedang dan tinggi, terdapat 90 hotspot di Indonesia.

Baca juga : Kebakaran Hutan saat Asian Games 2018 Perlu Diantisipasi

Untuk kategori sedang, ada 78 hotspot yaitu Papua Barat 2, Kalimantan Barat 23, Kep. Riau 4, Kalimantan Tengah 12, Jawa Barat 14, Jawa Timur 2, Jawa Tengah 3, Papua 4, Maluku 2, Kep. Bangka Belitung 1, Riau 9, Maluku Utara 1 dan Sumatera Selatan 1.

Sedangkan kategori tinggi yaitu benar-benar sedang terbakar ada 12 hotspot, yaitu Kalimantan Barat 5, Kep.Riau 2, Kalimantan Tengah 3, Kep.Bangka, Belitung 1 dan Riau 1.

Untuk mengatasi karhutla, kata Sutopo, dilakukan operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum, operasi patroli dan sosialisasi, operasi pelayanan kesehatan dan berbagai upaya lain. Personil gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, masyarakat peduli api, dunia usaha dan relawan dikerahkan untuk mengatasi karhutla.

BNPB sendiri masih menyiapkan dukungan pesawat untuk hujan buatan dan helikopter water bombing. 

"Bantuan logistik dan peralatan yang sebelumnya telah didistribusikan ke berbagai BPBD saat ini digunakan untuk pemadaman," ucap Sutopo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Nasional
Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

Nasional
Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Nasional
Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Nasional
Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X