Kompas.com - 21/02/2018, 16:10 WIB
Petugas gabungan dari BPBD dan TNI melakukan upaya pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat dengan cara menggunakan satu unit mesin pompa air dan armada kebakaran, Selasa (24/10/17) KOMPAS.COM/ RAJA UMARPetugas gabungan dari BPBD dan TNI melakukan upaya pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat dengan cara menggunakan satu unit mesin pompa air dan armada kebakaran, Selasa (24/10/17)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat provinsi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Keempat provinsi tersebut yakni Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/1018).

"Gubernur menetapkan status siaga darurat karhutla berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan siaga darurat karhutla," kata Sutopo.

Selain itu, menurut Sutopo, empat gubernur di wilayah itu juga mempertimbangkan adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan dari Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, serta pengalaman pengananan karhutla sebelumnya.

Baca juga : Kebakaran Hutan di Sembilan Daerah, Ini Langkah Menteri Siti Nurbaya

Menurut Sutopo, dengan pemberlakuan siaga darurat ini, maka ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla, baik pengerahan personil, komando, logistik, anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat.

"Jalur komando penanganan lebih mudah koordinasinya," ujarnya.

Sutopo menjelaskan, daerah- daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa saat ini memasuki musim kemarau periode pertama seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jumlah titik panas terus meningkat.

"Dalam seminggu terakhir hotspot di Kalimantan Barat banyak ditemukan. Bahkan Kota Pontianak terselimuti asap karhuta," kata dia.

Pantauan  hotspot 24 jam terakhir dari satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog modis LAPAN pada Rabu (21/2/2018) pukul 07:23 WIB, untuk kategori sedang dan tinggi, terdapat 90 hotspot di Indonesia.

Baca juga : Kebakaran Hutan saat Asian Games 2018 Perlu Diantisipasi

Untuk kategori sedang, ada 78 hotspot yaitu Papua Barat 2, Kalimantan Barat 23, Kep. Riau 4, Kalimantan Tengah 12, Jawa Barat 14, Jawa Timur 2, Jawa Tengah 3, Papua 4, Maluku 2, Kep. Bangka Belitung 1, Riau 9, Maluku Utara 1 dan Sumatera Selatan 1.

Sedangkan kategori tinggi yaitu benar-benar sedang terbakar ada 12 hotspot, yaitu Kalimantan Barat 5, Kep.Riau 2, Kalimantan Tengah 3, Kep.Bangka, Belitung 1 dan Riau 1.

Untuk mengatasi karhutla, kata Sutopo, dilakukan operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum, operasi patroli dan sosialisasi, operasi pelayanan kesehatan dan berbagai upaya lain. Personil gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, masyarakat peduli api, dunia usaha dan relawan dikerahkan untuk mengatasi karhutla.

BNPB sendiri masih menyiapkan dukungan pesawat untuk hujan buatan dan helikopter water bombing. 

"Bantuan logistik dan peralatan yang sebelumnya telah didistribusikan ke berbagai BPBD saat ini digunakan untuk pemadaman," ucap Sutopo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X