Kompas.com - 01/02/2018, 13:04 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, sempat menyerukan penghentian perkawinan usia anak dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon digelar untuk menindaklanjuti penanganan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua.

"Ini kita harus dideklarasikan juga, stop perkawinan anak. Stop kekerasan terhadap anak," ujar Yohana di ruang rapat pansus B, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Seruan Yohana bermula saat ia memaparkan persoalan yang dialami oleh masyarakat di Papua, khususnya perempuan dan anak, tidak hanya gizi buruk dan campak. Perempuan dan anak di Papua juga menjadi korban dari perkawinan usia dini.

Yohana mengungkapkan bahwa angka perkawinan usia anak di Papua cukup tinggi.  Akibatnya, banyak anak-anak usia 10 sampai 16 tahun sudah menikah. Padahal secara fisik mereka belum siap untuk bereproduksi.

Baca juga : Sulawesi Tengah, Peringkat 3 Perkawinan Anak Usia Dini di Indonesia

"Apa yang saya lihat di sana juga ada perkawinan di usia anak. Perkawinan anak-anak cukup tinggi. anak usia 10 sampai 16 tahun sudah menikah. Mereka belum siap secara fisik untuk reproduksi tapi sudah punya 5-8 anak," kata Yohana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Isu penghapusan praktik perkawinan usia anak memang tengah menjadi perhatian kalangan masyarakat pemerhati hak perempuan dan anak.

Mantan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Saparinah Sadli, praktik pernikahan anak di bawah umur kerap terjadi di daerah. Saparinah menyayangkan hal tersebut dilegalkan oleh undang-undang.

Baca juga : Menanti Keseriusan Pemerintah Hilangkan Perkawinan Anak

Menurut Saparinah, aturan batas umur minimal bagi perempuan untuk menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dan harus diubah.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batasan umur tersebut, kata Saparinah harus dinaikkan.

"Usia perkawinan harus naik, sekarang batasnya 16 tahun. Di beberapa daerah banyak anak perempuan yang menikah di umur 14 tahun," ujar Saparinah, dalam diskusi "Perempuan Melawan Arus", di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Kamis (14/4/2016).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Nasional
Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Nasional
Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Nasional
Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Nasional
Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Nasional
Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Nasional
Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Nasional
Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Nasional
Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Nasional
Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Atasi Pandemi Covid-19

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Nasional
Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Nasional
Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.