Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Sudah Ditetapkan, Hanura Kubu Siapa yang Akan Diverifikasi Faktual?

Kompas.com - 27/01/2018, 22:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah menetapkan jadwal verifikasi faktual 12 partai politik (parpol) lama, peserta pemilu 2014. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang tengah panas berkonflik internal mendapat jadwal pada hari pertama, Minggu (28/1/2018) pukul 14.00-15.00 wib.

KPU akan memverifikasi faktual di tiga tingkat yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, Partai Hanura belakangan tengah dihadapkan pada konflik dualisme kepengurusan.

Mengenai Hanura kubu mana yang akan diverifikasi faktual, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) terakhir, yang sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Mengacu pada SK yang diterbitkan oleh Menkumham,” kata Arief di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Baca juga : Hanura Kubu Daryatmo Tolak Tawaran Menggiurkan OSO, Ini Alasannya

Dalam Sipol yang diakses dari laman infopemilu.kpu.go.id, kepengurusan Partai Hanura yang diunggah adalah kepengurusan kubu Oesman Sapta Odang (OSO). SK Menkumham yang diunggah adalah kepengurusan OSO yang disahkan pada 24 Januari 2018.

SK bernomor M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2018 tersebut menyebutkan, kepengurusan inti DPP Hanura yaitu OSO sebagai Ketua Umum, Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal, dan Zulnahar Usman sebagai Bendahara Umum.

Data Sipol juga menunjukkan, Partai Hanura telah memenuhi persyaratan minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

Sementara itu, mengenai kabar bahwa kubu Daryatmo juga menyerahkan daftar kepengurusan ke Kemenkumham, Arief tidak berpendapat lebih jauh.

Baca juga : Hanura Kubu Daryatmo Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkumham

Yang pasti, katanya, KPU akan memverfikasi faktual berdasarkan SK Menkumham terakhir dan Sipol. “Kalau SK sudah diterbitkan oleh Menkumham, ya itu yang akan menjadi acuannya,” tutur Arief.

Sebelumnya, KPU telah menentukan jadwal verifikasi faktual 12 parpol lama pada Minggu (28/1/2018) dan Senin (29/1/2018). Lima parpol akan diverifikasi pada hari Minggu, yakni Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Demokrat.

Sementara itu tujuh parpol akan diverifikasi faktual pada Senin, antara lain, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kompas TV Isu ini pun dibuka Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Daryatmo , Sudewo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com