Selain untuk Pemilu, Data WNI di Luar Negeri Penting untuk Perlindungan

Kompas.com - 15/12/2017, 13:45 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017). Kristian ErdiantoWakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menyerahkan data warga negara Indonesia ( WNI) di luar negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, data WNI di luar negeri penting. Data tersebut tak hanya berguna untuk pemilu, tetapi juga untuk perlindungan WNI di luar negeri.

"Data WNI di luar negeri merupakan titik krusial, tidak hanya untuk menyalurkan aspirasi (politik) tapi justru untuk perlindungan mereka, memastikan mereka bisa melaksanakan aspirasinya," kata Fachir, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Ilustrasi pemungutan suara: Warga memberikan suara saat simulasi pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2013).   TRIBUNNEWS/HERUDIN Ilustrasi pemungutan suara: Warga memberikan suara saat simulasi pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2013).
Menurut Fachir, tanpa data yang kredibel, perlindungan WNI di luar negeri tidak bisa dilakukan secara efektif. 


Baca juga: Kemendagri Akui Sulit Data WNI di Luar Negeri

Oleh karena itu, Kemenlu melakukan investasi yang cukup besar dalam membangun database WNI.

"Beberapa kali turun langsung koordinasi dengan imigrasi, Kemendagri, BNP2TKI untuk memastikan integrasi data WNI di luar negeri," kata dia. 

"Setelah melakukan berbagai upaya dua tahun terakhir, Insya Allah akan selesai proses integrasi itu dengan database-nya Kemenlu," lanjut Fachir.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi tersebut mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur database WNI di luar negeri tersebut hampir selesai.

Baca juga: Kemendagri Serahkan DP4 untuk Pemilu 2019 ke KPU

"Mulai 2018, untuk pertama kalinya direncanakan dilakukan pendataan ulang WNI di luar negeri, melalui aplikasi online, portal perlindungan dan pelayanan WNI," kata dia.

"Database ini akan terintegrasi dengan aplikasi kementerian dan lembaga lain. Kami tentu akan melakukan berbagai macam upaya untuk memastikan bahwa semua perwakilan kita terlibat di dalam proses integrasi," kata Fachir.

Kompas TV Mendagri menargetkan akhir tahun ini seluruh WNI di luar negeri sudah melakukan perekaman data KTP


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X