Selain untuk Pemilu, Data WNI di Luar Negeri Penting untuk Perlindungan

Kompas.com - 15/12/2017, 13:45 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017). Kristian ErdiantoWakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menyerahkan data warga negara Indonesia ( WNI) di luar negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, data WNI di luar negeri penting. Data tersebut tak hanya berguna untuk pemilu, tetapi juga untuk perlindungan WNI di luar negeri.

"Data WNI di luar negeri merupakan titik krusial, tidak hanya untuk menyalurkan aspirasi (politik) tapi justru untuk perlindungan mereka, memastikan mereka bisa melaksanakan aspirasinya," kata Fachir, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Ilustrasi pemungutan suara: Warga memberikan suara saat simulasi pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2013).   TRIBUNNEWS/HERUDIN Ilustrasi pemungutan suara: Warga memberikan suara saat simulasi pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2013).
Menurut Fachir, tanpa data yang kredibel, perlindungan WNI di luar negeri tidak bisa dilakukan secara efektif. 

Baca juga: Kemendagri Akui Sulit Data WNI di Luar Negeri

Oleh karena itu, Kemenlu melakukan investasi yang cukup besar dalam membangun database WNI.

"Beberapa kali turun langsung koordinasi dengan imigrasi, Kemendagri, BNP2TKI untuk memastikan integrasi data WNI di luar negeri," kata dia. 

"Setelah melakukan berbagai upaya dua tahun terakhir, Insya Allah akan selesai proses integrasi itu dengan database-nya Kemenlu," lanjut Fachir.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi tersebut mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur database WNI di luar negeri tersebut hampir selesai.

Baca juga: Kemendagri Serahkan DP4 untuk Pemilu 2019 ke KPU

"Mulai 2018, untuk pertama kalinya direncanakan dilakukan pendataan ulang WNI di luar negeri, melalui aplikasi online, portal perlindungan dan pelayanan WNI," kata dia.

"Database ini akan terintegrasi dengan aplikasi kementerian dan lembaga lain. Kami tentu akan melakukan berbagai macam upaya untuk memastikan bahwa semua perwakilan kita terlibat di dalam proses integrasi," kata Fachir.

Kompas TV Mendagri menargetkan akhir tahun ini seluruh WNI di luar negeri sudah melakukan perekaman data KTP


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

Nasional
Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X