Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hasil Pertemuan Menteri Pertanian dengan Pimpinan KPK

Kompas.com - 07/12/2017, 17:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selesai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/12/2017). Amran mengaku dirinya diterima oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Seperti yang disampaikan di awal kedatangannya, Amran menyatakan membahas masalah kepala sawit dengan pimpinan lembaga antirasuah.

Misalnya, soal keinginan pemerintah melakukan program replanting untuk meningkatkan produksi kepala sawit yang ada saat ini.

Kemudian juga dibahas mengenai kebun sawit yang ada di areal hutan produksi. Hutan produksi sendiri diketahui tidak dapat difungsikan sebagai area perkebunan.

"Ini yang kita bahas fokus dengan KPK, Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang), (Kementerian) Kehutanan, kemudian tadi dari pajak. Insyallah mudah-mudahan kedepan bisa kita menemukan solusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita petani plasma sawit seluruh Indonesia," kata Amran, saat keluar dari gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis sore.

(Baca juga : Bahas Masalah Kelapa Sawit, Menteri Pertanian Temui Pimpinan KPK)

Kaitan masalah itu dengan kedatangannya, menurut Amran karena kementeriannya memiliki kerja sama dengan KPK. Pihaknya menyatakan juga punya Satgas untuk melakukan pencegahan korupsi.

"Kita ada kerja sama, kita tuh semua sejak awal ada Satgas, ada KPK di Kementerian Pertanian. Kami ada Satgas yang bertugas melakukan pencegahan di Kementan," ujar dia.

Amran sebelumnya mengaku kedatangannya untuk membahas masalah kelapa sawit dengan pimpinan lembaga antirasuah.

"(Mau) Diskusi tentang kepala sawit khususnya plasma, kami akan diskusi dengan Ketua KPK," kata Amran.

Saat ditanya apakah ada permasalahan di sektor kelapa sawit, Amran enggan membeberkan. Termasuk apakah ada temuan dari kementeriannya soal dugaan adanya tindak pidana korupsi di sektor ini.

"Nanti tanya sana (KPK)," ujar Amran.

Dirinya menyatakan, diskusi ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya. Amran diketahui pada Maret 2017 lalu juga pernah mendatangi KPK membahas mengenai kelapa sawit.

Kali ini, dirinya mendiskusikan beberapa hal yang hampir sama didiskusikan terdahulu yakni mengenai perkebunan rakyat dan adanya kebun sawit di area hutan produksi.

"Kan ada plasma, ada kelapa sawit di areal hutan produksi, ada perusahaan, kemudian ada kebun rakyat, nah ini kita harus telaah dengan baik, kemudian kita mencarikan solusi yang baik," ujar Amran.

Dirinya menyebut, masalah kelapa sawit di seluruh Indonesia akan dibahas dalam diskusi kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com