Kompas.com - 24/11/2017, 13:26 WIB
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Robert Pakpahan di Jakarta, Rabu (17/8/2016). Yoga SukmanaDirektur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Robert Pakpahan di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya nama Robert Pakpahan dalam bursa calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan menggantikan Ken Dwijugiaseteadi yang memasuki masa pensiun, dinilai tidak mengagetkan parlemen.

Robert yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, dinilai punya kompetensi ciamik.

"Dia ahli manajemen risiko. Sudah melalui proses berlapis-lapis. Secara kompetensi oke," kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Dalam posisinya saat ini, menurut Hendrawan, Robert akrab dengan sejumlah tugas besar. Ia tidak hanya mencari pendanaan melalui pengeluaran surat utang negara, namun juga mengelola utang tersebut agar tetap aman bagi pemerintah.

(Baca juga: Mengenal Calon Dirjen Pajak Indonesia yang Baru, Robert Pakpahan)

Dari situ, Hendrawan menilai Robert memiliki rekam jejak yang baik dan integritasnya sudah teruji. Ia tahu betul lantaran Komisi XI adalah rekan kerja Kementerian Keuangan, tempat Robert bernaung.

"Bagi kami yang di Komisi XI tidak mengagetkan (muncul nama Robert)," kata ujar Hendrawan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (25/10/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017)
Meski begitu, Hendrawan menilai tugas Robert tidak akan mudah bila terpilih sebagai Dirjen Pajak. Hal itu menyusul semakin kompleksnya sistem perpajakan salah satunya adalah perkembangan pesat ekonomi digital.

Tidak hanya itu, siapa pun Dirjen Pajak baru nantinya, harus dituntut mampu membangun sinergi dengan lembaga lain agar penerimaan pajak negara bisa meningkat.

(Baca juga: Mengenal Calon Dirjen Pajak Indonesia yang Baru, Robert Pakpahan)

Direktorat Jenderal Pajak adalah tulang punggung keuangan negara. Sebab, lebih dari 50 persen pendapatan negara dikumpulkan oleh Ditjen Pajak.

Tanpa pimpinan Ditjen Pajak yang ahli dan cekatan, maka penerimaan negara bisa terganggu. Akibatnya, bisa jadi pembangunan banyak tidak bisa dibiayai oleh anggaran negara.

Pada 2018, target pendapatan negara yang disetujui sebesar Rp 1.894,72 triliun. Sementara itu, target belanja negara yang disetuju sebesar Rp 2.220,66 triliun.

Dengan demikian, target defisit anggaran tahun depan mencapaiRp 325,94 triliun atau 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.