Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR: Tidak Ada Dokumen yang Terbakar

Kompas.com - 14/11/2017, 12:33 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran terjadi di lantai 2 Gedung Nusantara III Kompleks DPR-RI, Jakarta, Selasa (14/11/2017). Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di ruang pendingin udara.

Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang pagi itu masuk piket di masa reses, kebakaran yang terjadi tidak sampai membakar dokumen-dokumen penting.

"Dokumen tidak ada yang terbakar karena yang terbakar cuma ruang AC," kata Agus.

Jelang kebakaran terjadi, Agus yang tiba di ruangan sekitar pukul 10.00 wib, tengah mengerjakan pekerjaannya.

Baca juga : Korsleting, Lantai 2 Gedung Nusantara III DPR Kebakaran

"Saya datang dari pagi, sekitar jam 10.00, karena saya ke dokter gigi dulu. Tambal gigi," kata Agus.

Tak lama berselang, ia mendengar suara alarm kebakaran. Namun, informasi yang ia dapat saat pertama kali alarm berbunyi hanya pekerjaan pengecekan.

Barulah ketika alarm kebakaran kedua berbunyi, asap terlihat mengepul dari lantai 2 naik ke lantai 3, tempat ruang pimpinan.

Baca juga : Kebakaran, Wakil Ketua DPR Baru Turun Begitu Dengar Alarm Kedua

"Tadi pas asap sudah agak tebal, saya turun. Tadi turun masih naik lift dan masih dikawal," kata Agus.

Petugas pemadam kebakaran langsung datang untuk memadamkan api. Agus mengatakan, ia tidak akan pulang.

Dia tetap menunggu hingga api benar-benar padam, dan pihak kesekjenan menyatakan ruangan sudah steril dan aman kembali digunakan beraktivitas.

Kompas TV Sepuluh pekerja pabrik kembang api di Desa Belimbing Kosambi dan seorang tersangka dihadirkan dalam rekontruksi di pabrik kembang api Tangerang Banten.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com