Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-SBY Kembali Bertemu, Apa Kata PDI-P?

Kompas.com - 28/10/2017, 19:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bukan merupakan sesuatu yang mendadak dilakukan. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pertemuan tersebut telah dirancang sebulan sebelumnya.

"Memang sudah direncanakan sudah cukup lama, sebulan sebelumnya," ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (27/10/2017).

PDI-P, kata Hasto, menyambut positif pertemuan tersebut. Dia menyebut ada semangat gotong royong yang dibangun keduanya sebagai presiden dan orang yang pernah menduduki posisi tersebut. Dialog semacam itu dianggap penting untuk berjalannya roda pemerintahan Jokowi.

"Membuka ruang dialog dan persahabatan dengan tokoh-tokoh manapun, baik yang kritis sekalipun," kata Hasto.

Baca juga : Pertemuan Jokowi-SBY Diawali Komunikasi Pratikno-AHY

Hasto menganggap pertemuan tersebut wajar saja dilakukan. Dia membandingkan dengan pertemuan Jokowi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua DPP PDI-P.

"Itu rutin dilakukan, sebagaimana ibu Megawati dan jokowi sering berdialog, bertemu di Istana Batu Tulis. Itu sama," kata Hasto.

Presiden Joko Widodo bertemu Presiden keenam SBY di Istana, Jumat (27/10/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Presiden Joko Widodo bertemu Presiden keenam SBY di Istana, Jumat (27/10/2017).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menuturkan, pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY diawali dari komunikasi dirinya dan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono melalui WhatsApp.

Saat itu, kata Pratikno, Agus bertanya apakah memungkinkan jika ada pertemuan antara Presiden dan SBY.

"Memang beberapa waktu lalu kebetulan saya WA-an, komunikasi dengan Mas AHY. Ini Pak SBY akan silahturahmi, Pak Presiden menyambut 'oh iya bagus'. Kemudian kami arrange waktunya," ujar Pratikno.

Namun, selama ini belum menemukan waktu yang cocok untuk bertemu. Baru kemarin pertemuan tersebut bisa dilaksanakan.

Salah satu isu yang dibahas adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Ormas) yang baru saja disetujui dalam paripurna DPR.

Kompas TV Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono kembali menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com