Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OTT Bupati Nganjuk, Transaksi Terjadi dari Daerah Hingga ke Jakarta

Kompas.com - 25/10/2017, 19:20 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi seorang pejabat kepala daerah tingkat kabupaten di Jawa Timur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Rabu siang (25/10/2017).

Kepolisian Daerah Jawa Timur sebelumnya menyebutkan bupati yang ditangkap KPK itu adalah Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

"Benar terjadi ada kegiatan di Jakarta terhadap salah satu bupati Jawa Timur," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Kompas.com, Rabu sore.

Agus mengatakan, saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman kasus. KPK memiliki waktu satu kali 24 jam untuk menentukan status yang bersangkutan.

"Tunggu konferensi pers," katanya.

(Baca: Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Dikabarkan Kena OTT KPK)

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, selain mengamankan seorang bupati Jawa Timur, tim penindakan juga mengamankan 14 orang lainnya. Penindakan dilakukan di dua tempat yaitu di Jawa Timur dan di Jakarta.

Febri mengatakan, informasi detil mengenai berapa orang yang diamankan dari daerah dan berapa orang yang diamankan dari Jakarta akan dijelaskan dalam konferensi pers, yang rencananya akan digelar besok, Kamis (26/10/2017).

"Tetapi totalnya sekitar 15 orang. Diduga transaksi terjadi di daerah dan juga berlanjut di Jakarta. Sehingga kami perlu mengamankan sejumlah orang," kata Febri di Gedung Merah-Putih KPK.

(Baca: Sekjen PDI-P Sebut Bupati Nganjuk Sudah Diperingatkan Berkali-kali)

Lebih lanjut, Febri menuturkan, 15 orang yang diamankan itu terdiri dari bupati, pejabat daerah dan pegawai daerah setempat, serta pihak swasta. Mengenai kasus yang menjerat ke-15 orang yang diamankan itu, Febri belum memberikan informasi detil.

"Konteks dari kepentingan di balik transaksi yang kami temukan, saya kira belum dapat kami sampaikan saat ini. Karena kami pun belum mendapatkan informasi rinci di humas," kata Febri.

Namun dia menyampaikan bupati diamankan beserta sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah. Febri tak menjelaskan nominalnya.

"Saya belum dapat informasi tentang itu, karena tim perlu melakukan perhitungan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, membenarkan penangkapan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

"Pukul 14.00 WIB hari ini secara resmi KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksan Bupati," kata Barung dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com.

Namun Barung belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bupati yang diusung PDI Perjuangan itu. "Nanti biar KPK saja yang menjelaskan," katanya.

Kompas TV Kisah Polisi yang Mendirikan Sekolah Luar Biasa di Nganjuk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com