Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Pilkada 2018, "Kompas TV" Luncurkan Program Rumah Pilkada

Kompas.com - 19/10/2017, 19:11 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Kompas TV meluncurkan sejumlah program khusus bertajuk "Rumah Pilkada", yang akan diluncurkan dalam acara "Rosi" pada Kamis (19/10/2017) pukul 19.30 WIB.

Acara tersebut disiarkan langsung dari Studio 1 KompasTV, Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat. Pemimpin Redaksi KompasTV, Rosianna Silalahi, akan memandu langsung acara itu.

Selain itu, ada juga pembawa acara spesial, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Direktur Utama Kompas TV, Rikard Bagun mengatakan, menyambut gelaran Pilkada Serentak 2018, Kompas TV menegaskan posisinya untuk menjadi sumber informasi dan berita terkait segala hal tentang seluk beluk penyelenggaraan pilkada.

(Baca juga: Pilkada Serentak Semakin Dekat, Ini Pesan Ketua KPU kepada KPU Daerah)

 

Melalui program "Rumah Pilkada", Kompas TV akan menghadirkan sejumlah acara bagi masyarakat agar mengenal lebih dekat seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada.

"Tentu melalui 'Rumah Pilkada' ini Kompas TV ingin menjadikan momentum pilkada sebagai proses demokrasi yang baik, jujur dan adil seperti dalam sebuah rumah," ujar Rikard.

 

"Jadi istilah rumah itu diambil untuk memberi konteks bahwa kita ini dalam satu rumah sehingga dituntut oleh kejujuran, jadi boleh berkompetisi namun harus dikelola dengan konsep kekeluargaan," kata dia.

Sejumlah pejabat pemerintah dijadwalkan hadir saat peluncuran Rumah Pilkada. Antara lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Selain itu akan hadir Ketua KPU Arief Budiman, Gubernur jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini politisi Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Kompas TV Jokowi Ajak TNI-Polri Amankan Pilkada & Pilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Nasional
5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

Nasional
Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

Nasional
Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

Nasional
Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

Nasional
Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

Nasional
Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

Belum Terjual, Mobil Rubicon Mario Dandy Turun Harga Jadi Rp 600 Juta

Nasional
Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

Diduga Ada Tekanan Bikin Pucuk Pimpinan Otorita IKN Mundur

Nasional
Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

Pimpinan Otorita IKN Mundur Diduga Akibat Target Kurang Realistis

Nasional
Pengusaha UEA Puji IKN, Jokowi: Saya Enggak Suka Pujian, tapi Kepastian Investasi

Pengusaha UEA Puji IKN, Jokowi: Saya Enggak Suka Pujian, tapi Kepastian Investasi

Nasional
Di Papua, Wapres Harap Program Provinsi dan Kabupaten Terkoordinasi

Di Papua, Wapres Harap Program Provinsi dan Kabupaten Terkoordinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com