Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Solidaritas Kemanusiaan untuk Rohingya dari Parlemen Sedunia

Kompas.com - 16/10/2017, 17:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Negara-negara Eropa, Amerika Latin, Afrika, hingga Asia menyoroti tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Isu Rohingya tak lagi menjadi persoalan regional, dan menjadi kecaman seluruh dunia.

Dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Saint Petersburg, Rusia, kecaman terhadap Pemerintah Myanmar datang bertubi-tubi dari Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Inggris, Turki, Kanada, bahkan Korea Utara.

Namun, tak jarang pula isu Rohingya berusaha dijegal untuk dijadikan resolusi IPU. Padahal, semakin banyak resolusi yang dihasilkan organisasi-organisasi internasional, artinya sama saja dengan semakin besar tekanan terhadap Pemerintah Myanmar.

Parlemen India, misalnya, dalam berbagai forum hingga sidang paripurna IPU, masih bersikeras bahwa yang dilakukan etnis Rohingya dengan melawan militer Myanmar adalah aksi terorisme. India tidak menginginkan isu Rohingya masuk sebagai resolusi IPU.

Dalam rapat paripurna IPU Minggu (15/10/2017), salah seorang senator Inggris langsung memberikan interupsi atas pidato senator India yang menolak pemberian status warga negara terhadap Rohingya.

"Persoalan ini tak bisa dikesampingkan, apa yang terjadi di Rohingya adalah sebuah pelanggaran kemanusiaan besar yang harus kita hentikan bersama," ujar dia.

(Baca juga: Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia "Golkan" Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU)

Melihat respons Inggris yang kemudian disusul negara-negara lain, membuat dukungan terhadap Rohingya semakin menguat. Indonesia berperan aktif menggolkan isu ini masuk sebagai emergency item penyusunan draf resolusi IPU.

Delegasi Indonesia melakukan lobi terhadap Bangladesh dan negara lain untuk membuat proposal bersama dalam penyusunan resolusi IPU.

Akhirnya, pada Minggu malam, voting dilakukan di rapat paripurna IPU untuk menentukan resolusi. Hasilnya, proposal gabungan tentang Rohingya berhasil mengalahkan isu uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara.

(Baca: Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia "Golkan" Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU)

Anggota Delegasi RI Jazuli Juwaini menyebutkan keberhasilan isu Rohingya menjadi perhatian dunia merupakan wujud nyata keberpihakan Indonesia untuk memerangi penindasan terhadap umat manusia atas nama apa pun.

Di sisi lain, Pemerintah Myanmar patut segera merespons karena yang terjadi di Rakhine Staten ini menjadi perhatian dunia.

"Ini menunjukkan rasa dan solidaritas kemanusiaan itu masih ada diantara bangsa-bangsa," ujar Jazuli.

Kompas TV Penyuluhan kesehatan & kebersihan menjadi faktor penting untuk mencegah kematian pengungsi Rohingya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com