Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden: Kalau Hadapi Orang Papua, Penanganannya Beda

Kompas.com - 13/10/2017, 22:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya, menyayangkan peristiwa perusakan Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh massa pendukung salah satu calon kepala daerah di Tolikara, Papua.

Namun, Lenis berpendapat bahwa peristiwa itu sebenarnya tak perlu terjadi jika pihak Kemendagri menerima massa dengan baik dan menjelaskan duduk persoalan dengan baik pula.

"Mereka itu ingin diterima dengan baik. Setelah selesai pembahasan, pastinya pulang. Jadi kalau menghadapi orang Papua, penanganannya beda. Memang harus betul-betul melihat budayanya," ujar Lenis di kantornya, Jumat (13/10/2017).

Laporan yang ia terima, massa mengamuk setelah tak diizinkan untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Massa malah dihadapkan pada dua direktur jenderal.

Massa pun tidak mendapatkan penjelasan yang baik tentang keberadaan Mendagri. Alhasil, massa yang merasa diulur-ulur marah dan mengamuk.

Sebagai contoh, di kantornya sendiri. Lenis mengaku, banyak orang Papua yang sering datang ke kantornya dengan segala persoalan. Ia selalu menerima mereka dengan baik.

"Coba di sini, orang Papua itu antre ingin menemui saya. Mereka marah-marah juga, sama. Jadi memang mereka itu harus diterima lalu diberikan penjelasan persoalannya apa. Setelah diberi arahan, baru mereka pasti pulang. Namanya juga pemerintah, kan memang harus melayani mereka," ujar Lenis.

(Baca juga: Mendagri Minta Usut Aktor Penyerangan Kantor Kemendagri)

Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Tolikara, Papua, menyerang dan merusak kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (11/10/2017).

Awalnya, massa yang berjumlah sekitar 30 orang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemendagri sejak Rabu pagi. Mereka menuntut Mendagri mengesahkan John Tabo-Barnabas Weya.

Pada Rabu sore, sekitar pukul 15.00 WIB, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah menerima massa. Namun, massa menolak.

Mereka meminta langsung dipertemukan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Padahal, saat itu Tjahjo tidak berada di kantor.

(Baca: Kronologi Saat Massa Merusak Kantor Kemendagri)

Di saat yang sama, sejumlah orang yang hendak diterima oleh Dirjen kembali lagi kepada massa yang berada di luar gedung Kemendagri sambil berteriak. Teriakan itu kemudian memprovokasi massa merangsek ke dalam gedung.

Sontak, massa masuk ke dalam area Kantor Kemendagri. Mereka membawa batu dan melemparkannya secara asal-asalan.

"Ada empat mobil, satu bus, rusak. Kaca beberapa gedung pecah, lalu beberapa pot bunga pecah. Satu kamera wartawan juga rusak karena kena batu," ujar Dirjen Otda Sumarsono, usai kejadian.

(Baca juga: Penjelasan Menteri Tjahjo soal Penyerangan terhadap Kantor Kemendagri)

Kompas TV Ada sembilan pegawai Kemendagri yang jadi korban serangan kelompok massa asal Tolikara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com