Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT: Sejak 2014, Kasus Pendanaan Terorisme Terkait ISIS Meningkat

Kompas.com - 27/09/2017, 13:41 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menuturkan bahwa sejak 2014 terjadi peningkatan jumlah penanganan perkara pendanaan yang melibatkan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Hal itu menunjukkan ISIS masih menjadi ancaman utama terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia.

"Pada dasarnya teroris membutuhkan dana untuk menjalankan aksinya baik yang sifatnya individu maupun organisasi," ujar Suhardi saat peluncuran buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan ISIS, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

"Meningkatnya jumlah penanganan perkara sejak 2014 menunjukkan ISIS masih menjadi ancaman," tambahnya.

(baca: Eks WNI Simpatisan ISIS: Perempuan Hanya Dianggap Pabrik Anak)

Menurut Suhardi, dana-dana terkait terorisme yang dikumpulkan di Indonesia utamanya adalah untuk pembelian senjata dan alat peledak dan mobilitas anggota teror.

Selain itu, pendanaan juga digunakan untuk membiayai perjalanan dan fasilitasi foreign terrorist fighter (FTF), pelatihan terorisme dan membangun jaringan antar kelompok teroris.

Melihat fakta tersebut, Suhardi menegaskan bahwa BNPT bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupaya memutus rantai pendanaan terorisme, khususnya yang terafiliasi dengan ISIS.

"Pergerakan ISIS luar biasa. Mereka punya daerah teritorial dan itu butuh dana. Maka fokus BNPT dan PPATK memutus mata rantai pendanaan itu," kata Suhardi.

(baca: Bagai Dimabuk Cinta, Alasan WNI Ini Sempat Gabung ISIS di Suriah)

Berdasarkan data BNPT, terdapat beberapa kasus pendanaan yang menyangkut terorisme.

Pada 5 Maret 2015 dan 26 Maret 2015, Santoso mengirimkan uang untuk membeli senjata ke Raida A. ALSree di Filipina sebesar Rp 21.150.000.

Uang tersebut merupakan hasil infaq para pendukung Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

(baca: WNI Eks Simpatisan ISIS: Saya Khilaf, Menyesal...)

Kasus lainnya, penggunaan dana untuk pembiayaan keberangkatan FTF. Achmad Supriyanto memfasilitasi keberangkatan rombongan dari Indonesia ke Suriah dan Filipina sebanyak 12 kali.

Dana sebesar Rp 468.376.080 dibayarkan melalui Visa elektronik untuk membeli tiket pesawat.

Kemudian sekitar 2011 dan 2012 terungkap kasus pembiayaan pelatihan terorisme.

Suyitno alias Abdul Malik melakukan setor tunai melalui rekening bank atas nama Waluyo sebesar Rp. 2.000.000 ke rekening Hendro di Tamanjeka, Poso.

Kompas TV Militer Irak melancarkan serangan baru melawan ISIS di wilayah Hawija.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com