Myanmar Perlu Bersikap soal Status Pengungsi Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga aktivis HAM, Heru Susetyo menilai, cukup sulit mengatasi persoalan yang menimpa etnis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar, khususnya terkait para pengungsi.

Menurutnya, pemerintah Myanmar perlu mengambil sikap sehingga masalah tersebut tidak terjadi berkepanjangan.

"Yang paling bertanggung jawab semestinya Pemerintah Myanmar," kata Heru dalam diskusi yang digelar di Sekretariat Iluni UI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

Menurut dia, sedianya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah tersebut. Beberapa di antaranya, dengan cara repatriasi atau memulangkan kembali warga Rohingya yang mengungsi.

(Baca: Indonesia Menjadi Harapan Penuntasan Konflik Rohingya)

Namun demikian, hal ini cukup sulit dilakukan jilka melihat situasi kemanan saat ini. Kondisinya tidak mendukung bagi warga Rohingya.

"Bisa kalau sudah aman secara politik, sosial, dan budaya lebih kondusif," kata dia.

Langkah lainnya, lanjut dia, integrasi dengan negara ketiga. Misalnya, dengan negara Indonesia, Malaysi, dan Thailand. Namun demikian, cara ini bisa jadi tidak menarik negara ketiga tersebut.

"Karena negara penerima harus memikirkan masalah budget (keuangan negara), kemanan dan lainnya," kata dia.

(Baca: Cegah Kembalinya Pengungsi Rohingya, Myanmar Disebut Tanam Ranjau)

Sementara Executive Secretary ASEAN-China Center FISIP UI, Shofwan Al Banna, menyoroti sikap pemerintah Indonesia sebagai negara sahabat Myanmar.

Menurut dia, pemerintah perlu sediki meningkatkan tekanan diplomasi terhadap elit politik Myanmar dengan memberikan berbagai pertimbangan logis atas persoalan tersebut. Misalnya, dampak politik dan ekonomi jangka panjang bagi negara Myanmar.

"Juga bisa mendorong, melakukan intervensi lebih keras yang konkrit dari mekanisme lain. Kalau memungkinkan pakai (dorong sikap) ASEAN atau PBB. Jika tidak, ya Indonesia sendiri yg memainkan peran," kata dia.

Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan Pemerintah agar persoalan Myanmar tidak timbul berulang tiap tahunnya dan terus memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam negeri.

"Kalau tidak bertindak lebih jauh akan berulang tahun depan. Di negara kita akan ada demo lagi, rame info-info hoaks lagi," ujarnya.