Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2017, 05:49 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa pasrah disindir Presiden Joko Widodo lantaran banyak lulusan IPB yang justru bekerja di sektor perbankan.

Jokowi menyindir banyaknya sarjana pertanian yang bekerja di sektor perbankan dalam Sidang Terbuka Dies Natalis IPB ke-54 di Kampus IPB, Bogor, Rabu (6/9/2017). Menanggapi sindiran Presiden Jokowi, Dwi pun tidak membantahnya.

"Ya, memang kenyataannya seperti itu. Dulu saja waktu di (angkatan) kami, 50 persen lebih kerja di perbankan," ujar Dwi saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

"Itu sekitar tahun 1985-1986. Jadi berlangsungnya sudah lama," ucap Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) itu.

Ketika itu, lanjut Dwi, banyak bank membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Maka dari itu, banyak sarjana pertanian yang memilih meninggalkan ladang.

Akan tetapi kondisi ini, kata dia, tidak hanya terjadi untuk lulusan IPB saja. Banyak jebolan kampus lain yang juga akhirnya bekerja tidak di sektor pertanian. Kondisi sekarang, menurut dia, tak jauh berbeda.

(Baca: Jokowi Sindir Lulusan IPB Banyak Kerja di Bank, Jadi Petani Siapa?)

Kebijakan pertanian

Meskipun bekerja di perbankan diakui relatif lebih menjanjikan, menurut Dwi, tidak menariknya sektor pertanian bagi sarjana muda utamanya disebabkan karena kebijakan pemerintah itu sendiri.

"Sektor pertanian terutama tanaman pangan seolah-olah untuk mendukung sektor yang lainnya, sehingga harga pangan ini ditekan, diupayakan serendah mungkin," ucap Dwi.

Kebijakan harga di tingkat produsen yang rendah tersebut hanya menguntungkan sektor lain seperti jasa industri atau sektor jasa.

"Karena ditekan sedemikian rupa, makin lama pendapatan petani semakin tergerus. Ketika pendapatan petani semakin tergerus, usaha di sektor tanaman pangan semakin tidak menguntungkan, siapa yang tertarik?" ucap Dwi.

Contoh teranyar, menurut dia, kebijakan Menteri Perdagangan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras berdasarkan zonasi. Dwi mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi besar menekan kesejahteraan petani.

"Karena middle man tidak akan mau rugi. Kerugian akan ditransfer ke petani langsung, dengan cara apa? Menekan pembelian gabah di petani," kata Dwi.

Selain pricing policy, keterbatasan lahan juga menjadi salah satu disinsentif daya tarik sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan.

Namun, kata dia, lahan yang luas pun apabila dengan sistem sewa belum tentu memberikan keuntungan optimal bagi petani.

Menurut Dwi, usaha di subsektor tanaman pangan baru benar-benar menarik apabila petani memiliki lahan yang luas. Petani muda, tentu kata dia, butuh dukungan fasilitas pembiayaan yang mudah untuk usaha ini.

Lagi-lagi, kata Dwi, kemudahan akses kredit usaha rakyat di sektor pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menarik minat anak muda terjun di sektor pertanian.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mengecek sendiri di jajaran direksi perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sangat banyak lulusan IPB bekerja di sana, mulai dari level direksi hingga manajer tengah.

"Terus yang ingin jadi petani siapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa-mahasiswa. Harus saya sampaikan apa adanya karena itu data yang saya peroleh," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, harusnya mahasiswa lulusan IPB bisa bekerja untuk sektor pertanian yang lebih modern.

Kompas TV Menjual aset terpaksa dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.