Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Desak Pemerintah Panggil Dubes Myanmar Bahas Rohingya

Kompas.com - 31/08/2017, 12:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan aksi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Setidaknya, dorongan tersebut disuarakan empat fraksi di DPR, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dorongan tersebut juga akan disampaikan pada sidang paripurna DPR.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, tindakan tersebut telah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

Baca: Komisi I: Pemerintah Perlu Desak Myanmar Hentikan Kekerasan Rohingya

"Kami minta secara nyata panggil Dubes Myanmar. Kalau tidak mau mendukung kemanusiaan di dunia, usir dulu dubesnya," ujar Yandri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Sementara itu, perwakilan Fraksi PKS Al-Muzzammil Yusuf mengatakan, konstitusi memerintahkan agar bangsa Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan HAM.

Apalagi, kekerasan Rohingta terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha.

Ia meyakini fraksi-fraksi lain juga akan mendukung desakan tersebut. Bahkan, tambah Muzzammil, Fraksi Partai Demokrat juga siap mengusulkan Pimpinan DPR agar anggota Dewan se-ASEAN turut memantau kejadian di Myanmar tersebut.

"Tugas, amanat konstitusi kepada kami untuk berperan parlemen ASEAN, 100 anggota minimal dari seluruh fraksi di asena untuk ikut memantau apa yang terjadi di Myanmar," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Baca: Bantu Rohingya, Menlu Retno Akan Terbang ke Myanmar

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com