Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akui Kasus E-KTP Jadi Pertimbangan Usung Ganjar Pranowo

Kompas.com - 13/08/2017, 21:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto mengakui sosok Ganjar Pranowo yang sempat disebut terkait kasus korupsi e-KTP menjadi salah satu pertimbangan dalam Pilkada Jawa Tengah 2018.

Hingga hari ini, PDI-P belum memutuskan apakah akan kembali mengusung Gubernur Jateng tersebut atau memilih figur baru.

"Ya tentu saja itu menjadi pertimbangan, tapi kami melihat bahwa itu sudah dilakukan klarifikasi oleh Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto di sela acara Kursus Politik Pancasila di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).

Meski belum menetapkan calon, peluang Ganjar untuk kembali diusung PDI-P dalam Pilgub Jateng cukup besar.

 

Baca: Disebut Tolak Uang E-KTP karena Jumlahya Sedikit, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo

Hasto menuturkan, tradisi PDI-P selalu memberikan kesempatan bagi kepala daerahnya untuk menjabat dua periode selama bisa membuktikan komitmen kerakyatannya. Komitmen tersebut ditunjukan dengan aspirasi positif dari warga yang dipimpinnya.

"Incumbent mendapatkan skala prioritas untuk dicalonkan meskipun itu bukan jaminan," tuturnya.

Oleh karena itu, PDI-P saat ini juga terus mengevaluasi kepemimpinan Ganjar di Jateng. PDI-P berpandangan, perubahan tak cukup ditunjukan dengan lima tahun kepemimpinan.

Setidaknya, kata Hasto, diperlukan dua periode masa jabatan. "Kami tau perubahannya sangat fundamental," ujar dia.

Baca: PDI-P Tak Prioritaskan Usung Ganjar Pranowo pada Pilkada Jateng

Kompas TV Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com