Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Menteri Basuki Punya Kecerdasan di Belakang Meja dan Lapangan

Kompas.com - 03/08/2017, 12:31 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ri Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi atas pengukuhan gelar Perekayasa Utama Kehormatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Penghargaan itu diberikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kalla menilai, Basuki memang layak mendapatkan gelar tersebut.

"Pak Basuki mempunyai kecerdasan di belakang meja dan di luar ruangan, di lapangan," kata Kalla di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

(baca: Menteri PUPR Terima Gelar Perekayasa Utama Kehormatan 2017)

Menurut Kalla, banyak orang yang hanya pintar di belakang meja atau hanya pintar melaksanakannya atau mengeksekusinya.

Namun, Kalla melihat, Basuki memiliki kedua kriteria tersebut.

"Saya melihat dari daftar jabatannya tadi. Saya melihat begitu," imbuh Kalla.

Selepas lulus dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Basuki langsung terjun di bidang infrastruktur dan bergabung dengan Kementerian PUPR.

Hingga menduduki puncak karier di instansi tersebut, Basuki telah berpengalaman hampir di seluruh jabatan eselon satu.

Kalla mengatakan, perekayasaan dan penerapan teknologi sangat penting dalam pembangunan bangsa.

Perekayasaan dan penerapan teknologi pada akhirnya membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat.

"Tiga hal itu juga merupakan prinsip pokok suatu persaingan (lebih baik, lebih murah, lebih cepat). Apabila keberhasilan kita di bidang rekayasa dapat dilaksanakan, maka bangsa ini bisa lebih baik, lebih bersaing, dan lebih cepat membangun,'" kata Kalla.

Wapres menambahkan, perekayasaan teknologi amat penting. Tentu saja Indonesia tidak ingin membuat sesuatu dengan cepat tetapi biayanya mahal.

Ataupun, membuat sesuatu dengan biaya murah, tetapi kualitasnya tidak terjamin.

"Makanya harus bisa lebih baik, harganya tidak mahal, dan lebih cepat. Itulah tujuan kita," katanya.

Basuki menerima gelar Perekayasa Utama Kehormatan (Honorary Principal Engineer) untuk Bidang Infrastruktur 2017 dari BPPT.

Pengukuhan gelar diberikan langsung oleh Ketua Majelis Perekayasa BPPT Unggul Priyanto dan disaksikan oleh Wapres.

Gelar Perekayasa Utama Kehormatan Bidang Infrastruktur sebelumnya juga diberikan kepada Wiratman Wangsadinata (alm) pada tahun 2011.

"Dengan ketulusan dan kerendahan hati saya menerima pengukuhan gelar Perekayasa Utama Kehormatan ini. Selanjutnya sebagai kebanggaan, tanggungjawab, dan etika profesional yang tinggi, gelar yang terhormat ini akan menjadi suntikan motivasi bagi saya pribadi dan saya harapkan juga bagi seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik bagi bangsa," kata Basuki.

Dalam orasi ilmiahnya, Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain.

Minimnya infrastruktur yang ada di Indonesia telah menekan daya saing Indonesia bahkan dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Basuki mengutip pesan Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan yang menyampaikan, selama empat puluh tahun, Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer (km) jalan bebas hambatan.

China, yang dulu bersama Malaysia belajar dari Indonesia saat pembangunan Tol Jagorawi, kini sudah memiliki 280.000 km jalan bebas hambatan.

"Semua ini supaya kita menyadari dan bisa membandingkan seberapa jauh kita tertinggal," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com