Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Belum Paham Maladministrasi Bisa Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 19/06/2017, 13:11 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS - Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh suatu lembaga pelayanan publik bisa dilaporkan.

Pada kasus penangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), misalnya.

Ninik mengatakan, ada banyak laporan dari masyarakat ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau melapor ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor polisi namun laporannya itu tidak ditindaklajuti atau dalam prosesnya terjadi pelanggaran maladministrasi lainnya.

"Korban KDRT yang mengalami hambatan di lembaga-lembaga penanganan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, mereka (masyarakat) belum aware kalau (maladministrasi) itu bisa dilaporkan ke Ombudsman," kata Ninik di Ombudsman RI, Jakarta Senin (19/6/2017).

Ninik mengatakan, cabang kantor Ombudsman saat ini hanya berada pada tingkat provinsi, belum pada tingkat kabupaten/kota atau kelurahan.

(Baca: Tak hanya Korban KDRT, Pelecehan Seksual Juga Bisa Divisum Gratis)

Oleh karena itu, lanjut Ninik, pihaknya sedang membangun mekanisme partisipasi atau jaringan masyarakat sipil agar menjadi kepanjangan tangan dari Ombudsman.

Adapun pihak-pihak yang bekerja sama dan membantu Ombudsman yakni di antaranya para pelajar, mahasiswa, komunitas agama, komunitas perguruan tinggi.

"Karena pemerintah punya keterbatasan, sehinga partisipasi masyarakat jadi ujung tombak, setidaknya di tingkat kabupaten dahulu. Jadi, kami berharap partisipasi masyarakat, sahabat Ombudsman itu eksis di tingkat kabupaten/kota," kata Ninik.

Dengan bantuan jaringan masyarakat itu, diharapkan pemahaman seluruh masyarakat akan tergugah dan tahu jika ada maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga publik bisa dilaporkan ke Ombudsman.

Ia menambahkan, sejak 2016 hingga saat ini ada sekitar 14 laporan terkait maladministrasi dalam penanganan kasus KDRT. Pada tahun sebelumnya, ada sekitar 10 kasus yang dilaporkan.

Kompas TV 19 kepala distrik di Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jayapura.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com