Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Qatar Dikucilkan Karena Dorong Reformasi Negara Arab

Kompas.com - 10/06/2017, 11:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif, menilai alasan utama Qatar dikucilkan oleh Arab Saudi dan negara lain karena gencar menyuarakan reformasi pemerintahan negara-negara Arab.

Ia melihat, Qatar sebagai sebuah kekuatan ekonomi politik baru di Timur Tengah yang mereformasi dirinya saat mulai berkembang di era 1990-an.

Ia menyebut, setelah Arab Spring, rezim politik di negara-negara Arab tak hanya terdiri dari rezim republik dan monarki.

"Ada juga monarki konervatif dan monarki yang tereformasi. Qatar termasuk monarki yang tereformasi," ujar Ali dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

(baca: Qatar yang Dulu Miskin Kini Jadi Salah Satu Negara Terkaya di Dunia)

Selain itu, Ali menambahkan, sikap politik internasional Qatar juga kerap berbeda dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, dan selainnya dalam keberpihakannya terhadap Iran.

Padahal, menurut Ali, Iran dan Arab Saudi kerap bersebrangan di kancah politik internasional.

(baca: Indonesia Dorong Rekonsiliasi Negara-negara Arab dengan Qatar)

Karena sikap politiknya yang kerap mendorong reformasi sistem monarki di negara-negara Arab dan keberpihakannya terhadap Iran, Ali mengatakan, pengaruh Qatar dikhawatirkan mengancam eksistensi sistem monarki konservatif di negara-negara Arab.

"Qatar diperhatikan secara utama. Ada kekhawtiran rezim konservatif di teluk, kalau dibiarkan Qatar akan mendorong adanya Arab Spring jilid dua," papar Ali.

Yaman dan Maladewa mengikuti jejak Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Libya, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Alasannya, Qatar dituding melakukan langkah yang mengganggu keamanan kawasan Teluk.

Mereka menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al Qaeda.

Pemutusan hubungan diplomatik tetap terjadi meski tuduhan itu telah disangkal Qatar.

Kantor berita Arab Saudi SPA, menyebutkan, Riyadh telah menutup perbatasannya dan memutus seluruh kontak darat, laut, dan udara dengan negara di Semenanjung Arab itu.

Qatar menyebut keputusan itu tak bisa dibenarkan dan tidak didasarkan pada fakta-fakta.

Kompas TV Ketegangan Diplomatik Qatar Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com