Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Jokowi soal Tuduhan yang Menyebutnya Lindungi PKI

Kompas.com - 03/06/2017, 16:05 WIB
Andi Hartik

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kegelisahannya soal anggapan sejumlah pihak bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunisme mulai bangkit.

Jokowi meminta kepada semua pihak yang memiliki bukti kebangkitan PKI supaya segera melapor.

"Karena sekarang ini banyak isu-isu, bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di mana?," kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri Kajian Ramadhan PW Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/6/2017).

"Karena sudah jelas, di konstitusi kita jelas. Ada Tap MPR-nya, jelas bahwa PKI, bahwa komunisme dilarang di Indonesia," ujar dia.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan kegelisahaannya karena dianggap melindungi PKI. Padahal menurut Jokowi, pemerintah akan bertindak tegas, apalagi PKI dan paham komunisme dilarang di Indonesia.

"Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada saya. Saya akan gebuk saat itu juga. Hukumnya jelas kok, sudah dilarang kok," ujar Jokowi.

"Apalagi sampai diserong-serongkan ke saya, seolah-olah saya melindungi. Yang dilindungi itu yang mana? Ini supaya clear," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Jokowi pun mengaku keberatan dikaitkan dengan PKI atau komunisme. Sebab, Jokowi belum lahir saat ideologi yang dibawa PKI itu berkembang di Indonesia.

"Pada saat PKI dibubarkan umur saya baru tiga tahun," ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta semua pihak mengecek orangtuanya. Menurut dia, untuk menentukan seseorang yang terkait dengan ideologi komunis sangat mudah karena sudah ada keterbukaan informasi.

"Ditarik orang tua saya. Ngecek kan gampang sekarang. PP Muhammadiyah juga punya, di Solo ada. Orang tua kita, bapak-ibu kita tinggal di mana. Kakek-nenek juga bisa dicek. Sangat mudah sekali di era keterbukaan seperti ini," ucap Jokowi.

"Jadi kalau masih ada orang menduga-duga, mengecek itu sangat mudah sekali. Kalau ada berita-berita di medsos semua orang bisa buat berita yang tidak terverifakasi," tuturnya.

(Baca juga: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Kompas TV Jokowi: Yang Melawan Konstitusi akan Digebuk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com