Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": 63,1 Persen Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 29/05/2017, 15:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun enam bulan terakhir, kinerja Presiden Joko Widodo dan kabinetnya dalam mengatasi beberapa persoalan bangsa cenderung menurun.

Namun, pada saat yang sama, sosok kepemimpinannya justru makin menjadi rujukan publik. Tingkat elektabilitas Jokowi sebagai pemimpin negeri ini meningkat.

Hasil survei pada April-Mei 2017 menunjukkan, sebanyak 63,1 persen responden menilai ”puas” terhadap kinerja pemerintah.

Ini berarti ada penurunan apresiasi dibandingkan dengan hasil survei Oktober 2016, dengan 65,9 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Kecuali terhadap upaya pemberantasan korupsi, penurunan apresiasi terjadi di setiap bidang perekonomian, kesejahteraan sosial, dan politik-keamanan.

Penurunan apresiasi ini dapat dibaca sebagai pesan publik, yang mengindikasikan bagaimana kualitas kepemimpinan dipraktikkan dalam enam bulan ini dirasakan melemah.

Namun, penurunan apresiasi itu dapat bermakna lain tatkala di tengah tren penurunan tersebut, sosok kepemimpinan Jokowi justru semakin menjadi rujukan publik.

(baca: Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

 

KOMPAS Survei Kompas, Babak Lanjut Popularitas Dua Sosok
Hasil survei ini menunjukkan, tingkat elektabilitas Jokowi sebagai tokoh yang dianggap layak sebagai presiden sebesar 41,5 persen, meningkat dibandingkan dengan penilaian periode Oktober 2016 (37,7 persen).

Ini berarti, penurunan apresiasi terhadap kinerja pemerintah belum berindikasi pada penurunan legitimasi.

Justru saat ini makin banyak publik yang melegitimasikan sosoknya dan menaruh harapan padanya.

Namun, hasil survei ini juga mengungkapkan ada sosok lain di luar Jokowi yang menjadi rujukan kepemimpinan.

Prabowo Subianto menjadi pilihan kedua terbesar, dirujuk sekitar 22,1 persen responden. Menariknya, tingkat elektabilitas Prabowo pun meningkat signifikan.

Pada survei Oktober 2016, elektabilitas Prabowo 16,3 persen. Peningkatan elektabilitas Prabowo ditempatkan sebagai alternatif solusi dari persoalan yang dihadapi.

Kondisi demikian patut dibaca sebagai pesan politik publik pada sisa paruh pemerintahan Jokowi. (Bestian Nainggolan/Litbang Kompas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com