Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Air Laut Dunia Naik, Konflik di Laut China Selatan Akankah Meredam?

Kompas.com - 20/05/2017, 21:19 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan iklim dunia dengan mencairnya es di Kutub Utara menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Imbasnya, sejumlah pulau di dunia terancam tenggelam.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno mengakui perubahan iklim tersebut punya dampak negatif yang tak dapat dipungkiri. Namun, di Asia Tenggara, ia mengatakan kemungkinan ada dampak positif dari naiknya permukaan air laut yang bisa didapat.

"Kita lihat apa yang akan terjadi dengan perubahan iklim. Es di Artic akan berdampak ke Kanada. Tapi mungkin ada dampak positif di Asean," kata Havas dalam Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Havas berujar, dampak postif dari naiknya air laut itu punya potensi untuk bisa mengurangi ketegangan konflik dalam sengketa Laut China Selatan.

"Dampak meningkatnya permukaan air laut itu terkait dengan masalah geopolitik di LCS. Meningkatnya air laut akan menghapus pulau-pulai di situ (LCS). Jadi tak ada lagi yang bisa diklaim. Yang ada di dalam laut tak bisa diklaim," kata dia.

(Baca: Dua Jet Tempur China Cegat Satu Jet AS di Laut China Selatan)

Karena itu, ia menunggu ]sikap negara-negara di Asia Tenggara menanggapi potensi hal tersebut.

"Jika tak ada pulau, tak ada pantai, maka tak ada yang bisa diklaim. Karena sesuai dengan konvensi hukum laut. Maritim itu harus dihitung dari darat dan perhitunganya dari bentukan alamiah. Sesuatu yang terbentuk alamiah itu baru bisa dipakai sebagai dasar klaim maritim," ucap dia.

Meski demikian, ia mengatakan masalah naiknya permukaan laut yang punya potensi menenggelamkan pulau di LCS tersebut tak serta merta bisa menyelesaikan sengketa di wilayah itu.

"Masalah LCS tidak akan selesai karena penyelesaian LCS berarti penyelesaian siapa yang punya pulau, siapa yang punya karang. Yang merebutkan ada lebih dari lima negara yang diperebutkan itu lebih dari 200 pulau dan karang. Itu tidak akan terjadi," kata dia.

Menurut Havas, yang dapat dilakukan untuk membuat konflik sengketa LCS tersebut tak meluas yakni hanya dengan manajemen dan pengelolaan yang dilakukan lewat Kerangka Code of Conduct (COC Framework) di LCS.

"Manajemen dan pengelolaan itu harus dilakukan oleh COC oleh Asean. Kita sudah buat kerangka untuk mengelola konflik supaya tidak jadi satu konflik yang meluas di kawasan," kata dia.

Kompas TV Tiongkok Sukses Luncurkan Helikopter Militer Pertama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com