KPK Mungkinkan Adanya Tersangka Lain Dalam Kasus BLBI

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"KPK menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Artinya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus BLBI bukan hanya satu tersangka saja," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Febri mengatakan, saat ini baru satu orang yang menjadi tersangka dalam kasus BLBI yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

KPK menduga, ada pihak lain yang terlibat di kasus BLBI. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lanjut Febri, pihak lain di sini bisa perorangan ataupun korporasi.

"Hal itulah yang kami dalami lebih lanjut," ujar Febri.

(Baca: Kasus BLBI, KPK Gali Keterangan dari Petani Tambak di Lampung)

KPK melakukan dua pendekatan dalam menangani proses penyidikan dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Pertama, memproses orang-orang yang diduga terlibat. Kedua, KPK secara paralel juga memaksimalkan pengembalian aset negara dari kasus ini.

"Dua strategi ini kita paralel, tentu saja tidak harus saling menunggu satu dengan yang lain," ujar Febri.

KPK sebelumnya menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung, sebagai tersangka. Penetapan ini terkait penerbitan SKL dalam BLBI.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

(Baca: Sekjen PDI-P: BLBI Diungkit Terus-menerus, Muncul Jelang Pemilu)

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 3,7 triliun. Sjamsul sudah menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun. KPK

akan mengumpulkan data-data keuangan untuk menelusuri aset negara yang diduga telah berubah bentuk. Selain itu, KPK akan mengikuti aliran dana mulai dari pemberian Bank Indonesia kepada obligor. KPK juga akan menelusuri jumlah kick back atau keuntungan uang diperoleh Syafrudin dalam penerbitan SKL.