Kasus Alkes Unud, Mantan Anak Buah Nazaruddin Didakwa Rugikan Negara Rp 7 Miliar

Kompas.com - 08/05/2017, 19:05 WIB
Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur PT Mahkota Negara Marisi Matondang mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (2/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang, didakwa ikut serta dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (RS PKIP Unud).

Perbuatan Marisi diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7 miliar.

Surat dakwaan terhadap Marisi dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/5/2017).

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," ujar jaksa KPK Ronald F Worotikan.

Menurut jaksa, dalam kasus ini Marisi diduga turut serta bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen dalam proyek alkes, Made Meregawa dan pemilik Permai Grup, Muhammad Nazaruddin, melakukan rekayasa dalam proses pengadaan alkes RS PKIP Unud tahun anggaran 2009.

Rekayasa dilakukan agar PT Mahkota Negara ditetapkan menjadi pemenang lelang, dengan cara mencari dan mengusulkan nama perusahaan peserta lelang yang akan menjadi pendamping PT Mahkota Negara.

(Baca: Tersangka Korupsi Alkes di Unud Marisi Matondang Segera Disidang)

Selain itu, Marisi juga terlibat dalam merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping.

Kemudian, memengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota Negara.

Dalam prosesnya, Marisi juga memengaruhi panitia lelang dengan cara melibatkan pegawai Permai Grup dalam proses evaluasi penawaran, serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang/pekerjaan yang fiktif.

"Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembayaran pekerjaan pengadaan alkes dibayarkan 100 persen, walau tidak sesuai prestasi pekerjaan yang sebenarnya," kata jaksa KPK.

Menurut jaksa, perbuatan Marisi telah memperkaya PT Mahkota Negara sebesar Rp 5,4 miliar. Sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbuatan itu telah merugikan negara Rp 7 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Marisi dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X