Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Penerima Izin Kelola Hutan untuk Produktif

Kompas.com - 08/05/2017, 06:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan menyaksikan penyerahan hak pengelolaan hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan kepada masyarakat dengan meminta pengelolaannya secara produktif.

"Berpuluh-puluh tahun lahan-lahan diberikan kepada yang besar-besar. Ada yang dapat 300 ribu hektar dan 400 ribu hektar. Sekarang kami akan mau mulai konsesi atau hak kelola itu diberikan kepada koperasi, desa, dan rakyat," kata Presiden Jokowi, dalam sambutan di hadapan masyarakat penerima hak kelola lahan, di Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Minggu (7/5/2017).

Pemerintah saat ini memberikan hak kelola lahan tidak lagi hanya kepada pihak-pihak besar atau korporasi saja, namun masyarakat kecil pun juga mendapatkan hak yang sama.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pihak yang diberikan izin kelola tetap mempertanggungjawabkan hak kelola dengan penggunaan lahan sebaik-baiknya.

Jokowi tidak menginginkan adanya lahan yang tidak dimanfaatkan setelah izin tersebut diberikan, seperti disampaikan dalam siaran pers dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

"Tapi hati-hati, ada konsekuensi. Yang besar pun sekarang sama, begitu saya lihat ditelantarkan akan saya cabut. Rakyat dan koperasi pun sama, diberi tapi dibiarkan, cabut. Setuju," kata Presiden Jokowi, menanyakannya kepada warga yang hadir.

Di seluruh Indonesia terdapat 12,7 juta hektar lahan yang telah disiapkan pemerintah untuk didistribusikan hak pengelolaannya.

Provinsi Kalimantan Selatan sendiri sudah dialokasikan lahan kelola seluas total 3,7 juta hektar.

"Yang tersedia sekarang harusnya ada 327 ribu hektar, namun yang diberikan baru 39 ribu hektare. Oleh sebab itu, ini masih ada yang diberikan terus. Tapi, saya akan hentikan kalau yang diberikan itu tidak dimanfaatkan. Kepada yang besar saya akan tegas, kepada yang kecil juga saya akan tegas," kata Jokowi.

Untuk mengelola lahan yang telah diberikan tersebut, Kepala Negara menyampaikan masyarakat dapat mengajukan pinjaman modal ke pihak bank.

Kendati demikian, dia meminta masyarakat benar-benar berhitung dan mengkalkulasi secara cermat sebelum meminjam modal itu.

"Tadi saya dibisiki Pak Dirut BRI, koperasi bisa diberi pinjaman sampai Rp2 miliar. Tapi hati-hati yang namanya pinjam itu harus dikembalikan. Kalau pandai mengelola tanahnya, kurang modal, bisa ke Pak Dirut BRI, diberikan pinjaman tapi dihitung dulu rugi atau untung," ucap Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Bandingkan Program Sertifikasi Lahan Dulu dan Sekarang)

Pemanfaatan Lahan

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi sempat berdialog dengan salah seorang penerima hak kelola lahan.

Jokowi ingin mengetahui langsung bentuk pemanfaatan lahan yang telah dilakukan oleh para penerima hak kelola.

Ahmad Rivani, salah seorang petani yang berdialog dengan Presiden, mengaku memperoleh hak kelola lahan seluas 485 hektar. Dari jumlah tersebut, 50 hektar lahan telah dimanfaatkan petani setempat.

"Diberi izin 485 hektar di Tanah Laut. Sekarang sudah kami tanami karet. Yang baru bisa mengerjakan 35 kepala keluarga. Karetnya umurnya sebagian sudah 4 tahun. Ada yang sudah bisa diambil getahnya. Yang sudah panen 7 hektar," kata Rivani.

Setiap masa panen, ia dan kepala keluarga lainnya dapat menghasilkan karet sebanyak 1,7 ton.

Meski diakuinya harga karet sedang mengalami penurunan, ia tetap merasa terbantu karena adanya akses kepada permodalan yang memungkinkan untuk menggarap lahan kelola dengan lebih luas lagi.

"Izinnya sudah, ini Dirut BRI sudah menyiapkan modal. Kami berbahagia sekali. Satu hektare itu kalau diberi Rp25 juta Insya Allah bisa untuk mengelolanya," ujar Rivani.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, Kalimantan Selatan dengan luas areal 3,753 juta hektar, di antaranya 1,78 juta hektar adalah kawasan hutan yang meliputi 586 ribu hektar HTI (33 persen), 240 ribu hektar HPH (13,4 persen), dan kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi seluas 389 ribu hektar (22 persen) serta sisanya untuk kebun transmigrasi pinjam pakai dan perhutanan sosial.

"Catatan menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan hingga saat ini masih terdapat pemanfaatan hutan dengan izin konsesi korporasi yang mencapai 827.748 ha atau 47 persen dari luas kawasan hutan secara keseluruhan. Untuk dukungan kepada rakyat melalui kebijakan bapak Presiden Jokowi yaitu pemerataan ekonomi maka Program Perhutanan Sosial dikedepankan," ujar Siti.

Program perhutanan sosial berfungsi mendorong dan menyiapkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat untuk produktif, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan sekaligus dengan tetap menjaga fungsi kawasan lindung, seperti terlihat pada lanskap dan tatanan usaha produktif sekitarnya.

"Areal semula padang alang-alang, saat ini dimanfaatkan antara lain oleh mantan pelaku penambang emas hingga saat ini telah mencapai 68 KK," kata Siti lagi.

Sejumlah pejabat negara yang mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

(Bayu Prasetyo/ant)

Kompas TV Cegah Karhutla, Miss Earth Indonesia Beri Penyuluhan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com