Pansus Pemilu: Saksi Pemilu Dibiayai Pemerintah agar Saling Mengawasi

(Baca: Bayar Saksi Pemilu Rp 10 Triliun oleh Negara Dianggap Mubazir)

Sebagai solusi alternatif, adalah menaikkan besaran dana parpol. Namun belum ada kesepakatan terkait besaran kenaikan dan parpol tersebut.

"Pemerintah berat kalau (biaya) saksi. Pemerintah setuju menaikkan anggaran parpol, tapi nilainya belum," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkam dari usulan tersebut, terutama soal besaran anggaran.

Jika usulan tersebut disetujui, sekali pencoblosan negara harus menganggarkan sekitar Rp 10 triliun.

Begitu pula jika terjadi putaran kedua, negara harus kembali menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk membiayai seluruh saksi.

"Saksi kan kalau per orang sekitar Rp 300.000. Ini Rp 10 triliun sekali coblosan. Kalau ada tahap kedua ada lagi. Kalau Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun buat bangun SD kan sudah bisa banyak," ujar Tjahjo.