Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Instruksikan BUMN Jual Infrastruktur ke Swasta

Kompas.com - 26/04/2017, 14:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan BUMN untuk menjual proyek infrastrutktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta.

"Saya sudah perintahkan kepada BUMN, kalau sudah membangun jalan tol, sudah jadi, segera dijual," ujar Jokowi di dalam acara Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Jokowi menyebut pola bisnis tersebut dengan sekuritisasi. Pola itu dilakukan supaya BUMN mendapatkan dana segar untuk bisa membangun proyek infrastruktur lainnya dengan cepat.

Jokowi mencontohkan sebuah proyek tol yang menghabiskan Rp 10 triliun. Setelah proyek rampung, BUMN menjual jalan tol itu kepada swasta dengan harga yang lebih tinggi.

"Bangunnya Rp 10 triliun, jualnya Rp 30 triliun. Jadi bisa membangun lagi di tempat lain. Memang harus seperti itu," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Sindir Pembangunan Infrastruktur Daerah Hanya Kejar "Proyek")

Jokowi mengatakan, kepemilikan proyek infrastruktur adalah pola bisnis kuno.

"Dulu, BUMN kita itu senangnya memiliki. Kalau sudah bangun lalu jadi, harus dimiliki. Setiap bulan kita dapat income dari proyek itu. Itu sudah kuno," ujar Jokowi.

"Ingat, negara kita saat ini membutuhkan jalan-jalan di provinsi lain, di luar Pulau Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan pembangunan infrastruktur itu," lanjut dia.

Jokowi meyakini dalam kurun waktu tertentu mendatang, BUMN yang sudah terlebih dahulu mendapat untung besar bisa dengan mudah membeli proyek infrastruktur yang pernah dijualnya ke swasta tersebut.

Kompas TV Masalah anggaran yang membelit proyek kereta ringan atau LRT kini menemukan titik terang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com