PDI-P Ingin Penambahan Kursi Pimpinan DPR/MPR Segera Disahkan

Kompas.com - 20/04/2017, 19:33 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) menginginkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Badan Legislasi (Baleg) segera rampung pada masa sidang ini.

DPR memasuki masa reses pada 29 April.

"Iya lah (ingin rampung pada masa sidang ini). Ini kan sudah terkatung-katung," kata Anggota Badan Legislasi dari PDI-P Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

(Baca: Substansi Revisi UU MD3 Diprediksi Akan Meluas)

Menurut dia, pihak pemerintah juga sudah menunjukkan persetujuannya lewat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Hendrawan mengatakan, berarti Pemerintah menyetujui semua DIM usulan DPR hingga ke redaksionalnya.

Hal itu, kata Hendrawan, sangat jarang terjadi dalam pembahasan undang-undang.

"Artinya political will nya untuk menciptakan stabilitas nasional, memperbaiki hubungan antar lembaga negara, mendukung aspek representasi dewan," tutur Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR itu.

Revisi terbatas UU MD3 salah satunya mengakomodasi keinginan PDI-P untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR karena posisinya sebagai partai pemenang pemilu 2014.

(Baca: Bahas Usulan RUU MD3 Bersama DPR, DPD Sampaikan 12 Poin Usulan)

Sejauh ini, kesepakatan telah diambil untuk menambah satu kursi pimpinan DPR dan MPR.

Namun, dalam perkembangannya tak menutup kemungkinan jika penambahan dilakukan lebih dari satu.

"Opsinya mengerucut. Dua pilihan. Tambah satu atau tambah dua, kami taat asas. tapi ya monggo," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X