Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima: TNI-Polri Harus Berikan Rasa Aman Saat Pencoblosan Pilkada DKI

Kompas.com - 18/04/2017, 14:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa personel TNI Polri yang mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua besok, Rabu (19/4/2017), harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Gatot saat Apel Gabungan Pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, yang diikuti sekitar 24.000 personel TNI dan Polri di Gedung Enconvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).

"Personel TNI dan Polri yang bertugas pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta tanggal 19 April 2017, harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat mulai dari rumah menuju TPS, saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing," ujar Gatot seperti dikutip dari keterangan tertulis Pusat Penerangan Mabes TNI, Selasa (18/4/2017).

(Baca: Kapolri: 20.000 Polisi Amankan Pencoblosan Pilkada DKI)

Gatot menuturkan, tugas pengamanan Pilkada DKI merupakan tugas mulia karena bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai tanpa tekanan saat melaksanakan pesta demokrasi.

Gatot juga memerintahkan kepada seluruh personel TNI dan Polri agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tuturnya.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan serta jangan ragu, apapun akibatnya yang terpenting Jakarta aman, tertib dan damai. Saya jamin prajuritku tidak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa, karena saya sebagai Panglima TNI yang bertanggung jawab,” kata Gatot.

(Baca: Wiranto: Tindak Tegas yang Ingin Ganggu Pilkada DKI)

Gatot pun berharap pelaksanaan pengamanan Pilkada DKI putaran kedua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta.

“Bentuk hadirnya negara yaitu adanya personel TNI dan Polri di masing-masing TPS untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya Pilkada putaran kedua DKI Jakarta," ucapnya.

Dalam rangka pengamanan Pilkada DKI putaran kedua sebanyak 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas, diterjunkan untuk menjaga TPS.

Turut hadir dalam Apel Gabungan Pengamanan Pilkada, Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Selain itu, KSAD Jenderal TNI Mulyono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia, Pangkoopsau 1 Marsda TNI Imran Baidirus dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan.

Kompas TV Kapolri: Mobilisasi Massa di TPS Timbulkan Kesan Intimidasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com