Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Lintas Agama Serukan Perdamaian Jelang Pencoblosan Pilkada DKI

Kompas.com - 17/04/2017, 18:08 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan perdamaian dan keutuhan bangsa di atas kepentingan politik.

Seruan itu dilontarkan menjelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu 19 Desember 2016.  

Para tokoh lintas agama itu menyatakan sikap yang dibacakan di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menegaskan bahwa pernyataan sikap dari organisasi keagamaan tidak memiliki kepentingan politik terkait penyelenggaraan Pilkada.

(Baca: Jokowi Minta Ulama Tenangkan Umat Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua)

Menurut Said Aqil, sikap ini merupakan upaya bersama tokoh lintas agama dalam mewujudkan situasi masyarakat yang damai dan aman.

"Tidak ada kepentingan politik apapun yang berkumpul di sini. Kepentingannya cuma satu, menyelamatkan dan mewujudkan kedamaian di Indonesia," ujar Said.

Pada kesempatan yang sama Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo meminta masyarakat bersikap tenang, tidak takut dan berpikir jernih dalam menyikapi kondisi.

Selain itu dia meminta masyarakat mendukung segala upaya pemerintah untuk menyukseskan Pilkada DKI dengan menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Tetap bersikap tenang, tidak takut, dan berpikir jernih dalam menyikapi keadaan. Kita wajib mendukung segala upaya pemerintah untuk mensukseskan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua serta menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan NKRI," ucap Ignatius.

(Baca: Kapolri Instruksikan Tangkap yang Ganggu Keamanan Saat Pilkada DKI)

Ketua Umum Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja meminta setiap umat beragama mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan dalam menentukan pilihan.

Dengan begitu, apapun hasil Pilkada yang muncul bisa memberi makna positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Diharapkan hasil Pilkada nanti bisa memberi makna positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," tutur Suhadi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana.

Uung mengimbau seluruh elemen masyarakat menghindari bentuk intimidasi dan politisasi agama agar tercipta suasana yang aman selama penyelenggaraan Pilkada.

"Mari kita semua menjaga dan menjamin masa tenang yang sedang berlangsung seraya menghindari berbagai bentuk intimidasi serta politisasi agama," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Henriette T. Hutabarat-Lebang mengajak seluruh umat beragama yang mempunyai hak pilih, memberikan prioritas waktu untuk datang ke TPS-TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Setiap warga negara, kata Henriette, wajib berpartisipasi dalam Pilkada sebagai wujud pengorbanan yang nyata bagi nusa dan bangsa.

(Baca: Soal "Tamasya Al Maidah" di Pilkada DKI Putaran Kedua, Ini Kata Polri)

"Mengingat pentingnya Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2 untuk masa depan bangsa, maka kami juga mengajak seluruh umat beragama menggunakan hak pilihnya," kata Henriette.

Di sela-sela konferensi pers, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya berharap proses Pilkada mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

"Mari kita terus berdoa agar Tuhan selalu menjaga bangsa dan negara kita; agar para pemimpinnya senantiasa diberi hidayah dan terang kebijaksanaan sehingga melalui proses ini kita bersama-sama dapat maju menuju Indonesia yang semakin adil, makmur dan beradab," tutur Wisnu.

Kompas TV Polri Tetapkan Status Waspada saat Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com