Indonesia dan Akomodasi Multikultural

Oleh: Herdi Sahrasad 

Dalam dekade terakhir, Inggris, Jerman, dan negara Eropa lain mengakui doktrin multikulturalisme di Eropa telah gagal karena Eropa bersikap terlalu toleran terhadap ekstremis sayap ultra-kanan ataupun ekstremis Islam.

PM Inggris David Cameron mengkritik doktrin multikulturalisme terbukti gagal mengatasi radikalisasi dan terorisme. Kanselir Jerman Angela Merkel bahkan dengan gamblang menyatakan: multikulturalisme telah gagal pula di Jerman. Eropa yang menerapkan doktrin multikulturalisme itu gagal memberikan visi mengenai suatu masyarakat di mana kelompok-kelompok budaya ingin menjadi bagiannya.

Malahan, di bawah doktrin multikulturalisme negara, berbagai kelompok budaya didorong hidup secara terpisah dari yang lain, bahkan menoleransi masyarakat yang terpisah-pisah itu untuk berperilaku yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku.

Publik Inggris belum sepenuhnya lupa ketika pada Sabtu (6/8/2011) kelabu meletus kerusuhan di London. Huru-hara itu demikian cepat menjalar ke kota-kota lain, menyebabkan empat orang tewas. Anak-anak muda tiba-tiba seperti kesurupan, merusak dan menjarahi sudut-sudut kota Tottenham, Birmingham, Nottingham, dan kota besar lain di Inggris. Meski Cameron bersikeras kerusuhan itu "tindak kriminal murni", ada yang membuka tabir kelam bahwa kerusuhan ini berbau rasial. Gerakan itu dipicu tewasnya seorang Afro-Karibia karena ditembak polisi. "Bangkai" yang disembunyikan pun terkuak. Inggris yang membanggakan multikulturalismenya ternyata juga menyimpan bibit ketakpuasan minoritas.

Warga kulit hitam yang hidup di kantong kemiskinan kian terpojok akibat krisis ekonomi Eropa sejak 2009. Mereka banyak kena PHK dan pemerintah memotong berbagai tunjangan kesejahteraan sehingga kaum miskin makin miskin. Lalu, turunlah mereka ke jalan-jalan menumpahkan protes dan kemarahan.

Inggris tak hanya menghadapi kerusuhan berbau rasial. Pasca-tragedi bom World Trade Center (WTC), 11 September 2001, Inggris juga mengalami aksi terorisme bom di London oleh ekstremis berjubah agama dengan korban jiwa berjatuhan. Cameron pun menyatakan perlunya diambil sikap lebih tegas dan keras terhadap kelompok-kelompok yang mempromosikan ekstremisme ultra-nasionalis ataupun ekstremisme Islam.

Baginya, ekstremisme berjubah agama maupun ekstremisme ultra-nasionalis sama saja buruknya dalam merusak tatanan multibudaya, multikulturalisme.

Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan sama dan menguntungkan satu sama lain di mana ada pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural.

Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatis, tetapi cara pandang kehidupan manusia sebagai suatu paradigma (Leo Suryadinata, 2002). Meminjam perspektif Will Kymlicka, pemberian ruang bagi kalangan minoritas suatu negara tak bisa dicapai hanya lewat jaminan hak-hak individual dalam UU. Minoritas yang dimaksud Kymlicka adalah minoritas budaya, yang harus diperhatikan keunikan identitasnya.

Kasus Indonesia

Di Indonesia, multikulturalisme adalah suatu keniscayaan dan keharusan, apalagi dalam konteks keragaman ras, suku, bahasa, dan agama yang merupakan ciri khas serta kelebihan dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.

Multikulturalisme menghargai perbedaan dan keberbedaan. Namun, perbedaan dan keberbedaan yang tak dikelola dengan baik akan menjadi sumber perselisihan, konflik, dan kekerasan. Oleh karena itu, harus ada formula pemahaman yang tepat-guna untuk mendamaikan dan menyatukan (Rizal Mubit, 2016).

Di Indonesia, banyak sekali konflik timbul karena masalah suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Kasus Tolikara, Tanjung Balai, dan Pilkada DKI yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, terkait isu SARA. Meski sejak awal kemerdekaan kita sudah berkomitmen dan menyuarakan Pancasila, masalah kebinekaan atau kini istilahnya multikulturalisme/pluralisme ternyata belum selesai.

Dalam kasus-kasus SARA, kaum terpinggirkan dan minoritas melihat pemerintah sulit menyembunyikan "pilih kasih"-nya karena terbukti memihak mayoritas. Diakui atau tidak, pemerintah sedikit banyak membela mayoritas. Itulah perasaan dan kebatinan kaum minoritas.