Ganjar Pranowo, Kader "Banteng" yang Patuh?

KOMPAS.com - Berbicara tentang Pemiihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, kita harus ingat empat tahun lalu ketika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri lantang menegaskan daerah lain boleh kalah, tapi Jawa Tengah (Jateng) adalah bumi Marhaenisme dan harus menang.

Saat itu, Megawati Soekarnoputri biasa disapa Bu Mega bahkan turun langsung ke wilayah-wilayah yang secara tradisional menjadi basis Kandang Banteng di Jateng. Sikap Megawati didasarkan kesadaran pasangan Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmiko adalah pendatang baru bagi pemilih di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Pulau Jawa setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Bahkan pada pilgub tersebut Ganjar-Heru yang hanya didukung PDI Perjuangan, harus menghadapi petahana Bibit Waluyo yang sebelumnya didukung PDI dalam Pilgub 2008 maupun kader Banteng yang lain: Don Murdono. Baik Bibit dan Don memilih lompat pagar menunggangi partai lain.

Kemenangan Ganjar-Heru pada Pilgub 2013 membuktikan Jateng adalah kandang Banteng sejati. Karena praktis, dalam Pilgub se-Jawa dan Bali tahun 2013, hanya Jateng yang sanggup direbut PDI Perjuangan.

Kini, setelah empat tahun lalu, bagaimana peluang PDI Perjuangan di Pilgub Jateng 2018? Sejak awal saya optimistis PDI Perjuangan tetaplah penguasa di Jateng. Hal ini tak lepas dari tren hasil Pilpres dan Pileg 2014 maupun Pilkada Jateng serentak 2015 yang meyakinkan.

Sejak pesta demokrasi diperkenalkan di Indonesia pada 1955, Jateng memang sudah menjadi lumbung suara bagi partai beraliran nasionalis yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Tradisi ini terus berlanjut hingga PNI dipaksa berfusi dengan partai nasionalis lain, Kristen, dan Katolik menjadi PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan.

Pasca-Orde Baru tumbang, Pemilu 1999 hingga Pileg 2014, partai berlogo banteng moncong putih adalah kekuatan dominan di Jateng. Termasuk ketika Partai Demokrat menjadi juara nasional bahkan ketika Murdoko, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng sekaligus ketua DPRD Jateng masuk bui karena korupsi, pun bukan menjadi penghalang bagi Banteng untuk terus merajai Jateng.

Saat ini PDI Perjuangan dengan 27 kursi adalah kekuatan dominan di DPRD Jawa Tengah disusul PKB dengan 13 kursi dan tiga partai yang masing-masing berbagai 10 kursi yakni Gerindra, Golkar dan PKS. Dengan modal saat ini, PDI bisa kembali melenggang sendirian pada Pilgub Jateng 2018.  

Meski demikian, hasil akhir Pilkada serentak 2017 di Jateng yang digelar di tujuh daerah harus menjadi peringatan bagi kader-kader Banteng karena PDI kalah telak dari Golkar. Banteng hanya menang di Jepara maupun sebagai koalisi di Pilkada separuh lelucon di Pati karena menyajikan petahana melawan kotak kosong.

Kondisi harus menjadi perhatian kader PDI agar tidak terulang dalam Pilkada serentak 2018 yang digelar di enam daerah termasuk kantong suara PDI di Tegal dan Banyumas, sekaligus daerah dengan penduduk terbesar di Jateng.

Semen dan E-KTP

Langkah Ganjar Pranowo menuju pertarungan Pilgub Jateng 2018 cukup menarik, tak mulus bahkan dihiasi drama yang berskala nasional yakni isu ijin pabrik semen dan kasus korupsi E-KTP. Kedua isu tersebut, tak ubahnya slilit di gigi atau kerikil di sepatu Ganjar.

Sebelum bicara dua isu tersebut, maka ada baiknya mengintip konstelasi hubungan Ganjar Pranowo dengan internal elit PDI Perjuangan yang tak terbantahkan masih didominasi hubungan patron klien, sesuatu yang cukup aneh untuk sebuah partai yang menjual platform demokrasi.

Simak saja bagaimana Ganjar pun memilih tak mengikuti arus bertarung pada Pilkada DKI meski peluang terbuka lebar. Satu alasan jelas, tidak ada restu dari Bu Mega maupun Mas Joko Widodo (Jokowi). Ganjar adalah kader yang patuh.

Dalam peristiwa tersebut, Ganjar cukup bijak berhitung untuk tidak mengulang kesalahan yang dilakukan seniornya, Rustriningsih yang gagal menahan hasrat godaan berkuasa melalui Nasional Demokrat (Nasdem).

Pada sisi lain, Ganjar tak memiliki konflik yang cukup berarti dengan Ketua PDIP Jawa Tengah, Bambang 'Pacul' Wuryanto. Meski tak dapat dikesampingkan pula, adanya sejarah kurang mulusnya hubungan Ganjar dengan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.

Riak yang kini telah tenang tersebut tak dapat dibandingkan dengan pendahulunya, Bibit Waluyo yang melakukan bunuh diri dini ketika memilih untuk berkonflik dengan PDI Perjuangan dengan menolak berkampanye untuk Mbak Mega yang saat itu menggandeng Prabowo pada Pilpres 2009. Ganjar sejauh ini adalah kader yang patuh.

Kembali, soal isu semen dan E-KTP, bagaimana pun kita tidak bisa menafikan sikap teguh Ganjar, termasuk ketika mengeluarkan keputusan yang kontroversial, didasari adanya dukungan tidak langsung dari Presiden terhadap proyek semen di wilayah Kendeng.

Sisi lain, sekeras apapun upaya kampanye menolak anti semen yang dilakukan sebagian warga Rembang dan Pati dan komponen masyarakat lain, hal itu cukup dijawab dengan menggunakan logika hitungan suara pemilih yang menjadi kunci transaksi politik.

Jika saya hitung, Rembang dan Pati hanya memiliki DPT sekitar 1,5 juta saja alias bukanlah penyumbang suara terbesar bagi PDI, sehingga tak aneh jika Ganjar didukung PDI memilih langkah serupa panzer melindas rintihan masyarakat Kendeng.

Bagaimana dengan isu E-KTP? Sudahlah, bukan mengecilkan peran KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, namun dengan narasi dramatis sebagai sebuah mega kasus yang telah bergulir selama hampir 6 tahun, akan sulit menjerat seorang Ganjar.

Sebagai catatan, kasus E-KTP sebelumnya sudah dicoba diusut oleh Polri dan Kejaksaan Agung tiada hasil. Kali ini KPK dengan ratusan saksi dan belasan ribu berkas perkara dan ratusan saksi, sejauh ini pun hanya mampu menetapkan dua tersangka. Menjerat Ganjar? Tak semudah itu!  

Jadi saya melihat isu semen dan E-KTP, bukanlah isu besar bagi langkah Ganjar untuk mempertahankan kursi Jateng 1. Sampai saat ini syarat mutlak berupa kepatuhan sebagai kader partai telah dilaksanakan dengan baik oleh Ganjar. Boleh dikata, restu Bu Mega dan Mas Jokowi, soal waktu saja. Kecuali ada posisi baru untuknya di Jakarta.