Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Sebut Menko Polhukam Bakal Temui Presiden Bahas Aksi 313

Kompas.com - 31/03/2017, 17:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Usai bertemu perwakilan massa aksi 313, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dikabarkan akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (31/3/2017). 

"Pokoknya, nanti akan ketemu Jokowi ke Istana langsung,” ucap Amien Rais, salah seorang perwakilan massa aksi di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurut mantan Ketua MPR ini, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi kali ini.

(Baca: Polisi Bantah Tangkap Sekjen FUI Al-Khaththath untuk Gembosi Aksi 313)

Pertama, massa meminta pemerintah tidak mengistimewakan Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, yang kini dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Proses hukum atas calon gubernur nomor urut dua di Pilkada DKI Jakarta itu kini memasuki proses pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengalir saja, kalau diistimewakan berbahaya. Mengapa Kalau gubernur atau tokoh daerah lain begitu jadi tersangka atau terdakwa langsung non aktif?” kata Amien.

Selain itu, ia menambahkan, massa juga meminta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al-Khathath yang sebelumnya ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dibebaskan.

(Baca: Perwakilan Massa Aksi 313: Wiranto Janjikan Al-Khaththath Dibebaskan)

Al-Khaththath ditangkap polisi atas dugaan pemufakatan makar. Dia ditangkap beberapa jam sebelum pelaksanaan unjuk rasa 313 yang digelar Jumat ini. Polisi menangkap Al-Khaththath bersama empat orang lainnya.  

“Dibebaskan lebih bagus lah dari pada menimbulkan salah paham, cuma itu,” ujarnya.

 

Al-Menurut Amien, kedua tuntutan massa 313 itu akan disampaikan Wiranto secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Kompas TV Dalam aksi damai 313, polisi menutup jalan dan mengalihkan arus jelang Shalat Jumat berjemaah peserta aksi damai 313 di Masjid Istiqlal.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com