Menyegerakan Penataan Transportasi Umum

Demo angkutan umum nampaknya tidak akan berhenti. Dimulai dari Yogyakarta kemudian berlanjut ke Medan, Malang, Tangerang, Bandung, Semarang, dan bisa jadi akan diikuti di daerah lain.

Sejak era reformasi, perhatian pemerintah terhadap keberadaan transportasi umum kian menurun.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada kewajiban pemerintah termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk menyelengarakan tansportasi umum (pasal 138,l 139 dan 158) dan kewajiban memberikan subsidi operasional (pasal 185).

Di Jawa Tengah, misalnya, jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi tinggal 20 persen, sehingga beberapa trayek transportasi pedesaan sudah hilang. Dan ini tentunya berpengaruh pada pola mobilisasi warga pedesaan dan tingkat kemiskinan.

Adapun bus antar-kota dalam provinsi (AKDP) yang beroperasi sudah kurang dari 40 persen dengan tingkat isian (load factor) juga kurang dari 40 persen. Idealnya, load factor minimal 70 persen agar usaha angkutan umum tetap berjalan.

Hal yang sama juga terjadi di perkotaan, rata-rata angkutan umum yang beroperasi rutin kurang dari 30 persen dengan tingkat isian kurang 40 persen.

BST dan BRT

Pada 2004, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mulai menggagas bus system transit (BST) dengan kosep membeli pelayanan (buy the service). Kota Batam sebagai pilot project pertama.

Namun, dalam perkembangannya hingga sekarang, tidak banyak kota yang serius menyelenggarakan BST tersebut. Selain kendala anggaran juga kemampuan sumber daya manusia di daerah yang terbatas. Bahkan, yang lebih ironis, program BST jadi ladang korupsi dan kolusi mulai kepala daerah hingga bawahannya.

Saat ini sudah lebih dari 20 kota di Indonesia menyelenggarakan program BST. Penyelenggaraan bus rapid transit (BRT) di Jakarta sudah bisa jadi contoh nyata bagi daerah. Di Jakarta, sejumlah bus antre hadir di halte menunggu penumpang naik dan turun.

Berkebalikan di daerah, penumpang antre menunggu bus kapan akan hadir di halte, dikarenakan jumlah armada bus melayani yang kurang. Di daerah, program BST asal ada, tidak diurus serius.

Sepeda motor dan LGCC

Menurunnya pengguna angkutan umum mulai dirasakan saat sepeda motor mudah didapat dan terjangkau kemampuan warga untuk diangsur. Dengan uang muka Rp 500.000 sudah memiliki sepeda motor.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepeda motor berkembang pesat. Sebelum 2005, produksi sepeda motor kisaran 2 juta – 3 juta unit per tahun. Sekarang, diproduksi rata-rata sudah mencapai 8 juta unit sepeda motor per tahun.

Kemudian muncul kebijakan mobil murah dan hemat energi (low cost green car/LCGC) dapat fasilitas khusus dari pemerintah tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Keberadaan LCGC turut mempengaruhi warga makin beralih ke kendaraan pribadi.