Wapres Duga Ada Kriminalisasi dalam Kasus Hukum PT Geo Dipa Energi

Kompas.com - 14/03/2017, 19:31 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com / DANI PRABOWOWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla curiga ada upaya kriminalisasi dalam kasus PT Geo Dipa Energy.

Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi itu diketahui tengah berperkara dengan PT Bumi Gas Energi.

Menurut Wapres, PT Geo Dipa tidak melakukan dugaan penipuan seperti yang dipersoalkan PT Bumi Gas.

“Bahwa tidak benar begitu (menipu). Ini orang tidak mengeluarkan apa-apa, kok tiba-tiba menuntut,” kata Kalla di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

(Baca: Pemerintah Bantu Penyelesaian Kasus Hukum PT Geo Dipa Energy)

Geo Dipa Energy merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang turut menggarap proyek listrik 35.000 megawatt yang digagas pemerintah.

Ada dua unit PLTP yang tengah digarap Geo Dipa , yaitu unit Patuha di Jawa Barat dan unit Dieng di Jawa Tengah. Masing-masing unit memiliki potensi tenaga listrik 400 megawatt.

Wapres sebelumnya telah menggelar rapat bersama Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Riki Firmandha Ibrahim untuk membahas persoalan tersebut.

Kalla menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi persoalan hukum yang tengah dihadapi Geo Dipa.

“Kita tidak mengintervensi hukumnya, tetapi memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa itu kriminalisasi kepada Geo Dipa. Ada permainan-permainan di situ,” ujar Kalla.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X