Marzuki Alie Tak Pernah Menyangka Dituduh Terlibat Kasus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie terkejut dan tak menyangka namanya akan ikut diseret dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Dalam dakwaan yang dibaca di persidangan, Kamis (9/3/2017), Marzuki disebut menerima Rp 20 miliar.

"Tidak menduga sama sekali (nama disebut terkait). Karena sepanjang di DPR saya tidak pernah mau main-main anggaran, proyek. Silakan tanya teman-teman di Banggar, Kementerian," kata Marzuki dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Pimpinan DPR, kata dia, tak berwenang untuk menelusuri satu persatu permasalahan di komisi. Komisi paling berhak mengawasi mitra-mitranya dalam menjalankan proyek.

Marzuki menjelaskan, saat itu juga tak terdengar sama sekali ada permasalahan dari proses penganggaran proyek e-KTP. Ada sejumlah permasalahan di komisi namun tak semuanya sampai ke pimpinan. Ketua DPR juga tak secara langsung membawahi komisi.

(Baca: Siapa Penerima "Fee" Terbesar dari Kasus Korupsi E-KTP?)

Saat itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Politik Hukum dan Keamanan, Priyo Budi Santoso yang membawahi Komisi II.

"Makanya saya yakin dan percaya tidak mungkin nama saya disebut," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Pemberian kepada Marzuki diserahkan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang ditunjuk langsung untuk menjadi perusahaan pemenang lelang dalam proyek pengadaan e-KTP.

(Baca: Marzuki Alie Disebut Terima Rp 20 Miliar dalam Kasus Korupsi E-KTP)

Awalnya, Andi bertemu dengan Sugiharto di ruang kerja Sugiharto pada Februari 2011. Andi menyampaikan kepada Sugiharto bahwa untuk kepentingan penganggaran di DPR, ia akan memberikan uang sebesar Rp 520 miliar kepada beberapa pihak.

Selain kepada Marzuki, Andi juga memberikan uang kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat ketika itu, Anas Urbaningrum sebesar Rp 20 miliar, dan politisi Partai Golkar sebesar Rp 20 miliar. Kemudian, kepada Partai Golkar dan Partai Demokrat, masing-masing sebesar Rp 150 miliar.

Selain itu, kepada PDI Perjuangan dan partai-partai lain, yang masing-masing menerima sebesar Rp 80 miliar. Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.