Kompas.com - 09/03/2017, 11:15 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana, Jakarta, pada Kamis (9/3/2017) siang ini.

Pertemuan ini atas permintaan yang diajukan SBY.

"Pak SBY meminta bertemu pak Jokowi dan diterima siang ini oleh pak Jokowi," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada Kompas.com, Kamis siang.

Menurut Johan, pertemuan akan dimulai pukul 12.00 WIB.

Dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2/2017), SBY mengaku ingin bertemu dengan Jokowi.

SBY merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

 

"Saya sebetulnya ingin melakukan klarifikasi secara baik dengan niat dan tujuan baik supaya tidak menyimpang, baik Pak Jokowi maupun saya, prasangka, praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau saling curiga," ucap SBY.

SBY kembali menyinggung soal dirinya yang dituduh menggerakkan dan mendanai aksi 4 November 2016, kemudian soal tuduhan dirinya terlibat upaya makar. Bahkan, tuduhan dia memerintah mengebom Istana.

"Oleh karena itu, bagus kalau saya bisa bertemu, sekali lagi blakblakan apa yang terjadi, apa yang beliau dengar supaya ada dialog, mana yang benar, mana yang tidak benar," ucap SBY.

SBY mengaku mendapat informasi dari tiga orang sumber bahwa sebenarnya Jokowi ingin bertemunya. SBY tak menyebut siapa sumber tersebut.

"Tetapi, dilarang dua, tiga, orang di sekeliling beliau. Dalam hati saya, hebat juga yang bisa melarang Presiden kita untuk bertemu sahabatnya yang juga mantan presiden," ucap dia.

Setelah pernyataan SBY itu, beberapa pihak di pemerintah menyebut, pertemuan Presiden Jokowi dan SBY akan dirasa lebih pas jika digelar setelah pelaksanaan pilkada serentak, pertengahan Februari 2017.

Kompas TV Mensesneg Pratikno mewakili Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan ada unsur politik di balik pemberian grasi oleh Presiden Jokowi. Menurut Pratikno, grasi Antasari sudah sesuai undang-undang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Nasional
Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Nasional
Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Nasional
Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Nasional
Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Nasional
Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Nasional
Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Nasional
Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Nasional
KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

Nasional
Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Nasional
Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.