Yasonna: Dalam Dua Bulan Penghuni Lapas Bertambah 4.000 Orang

Kompas.com - 06/03/2017, 23:09 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kompleks Kemenkumham, Jakarta, Jumat (3/2/2017) Lutfy Mairizal PutraMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kompleks Kemenkumham, Jakarta, Jumat (3/2/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berpendapat bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam menangani terpidana kasus narkoba agar persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak kerap menjadi masalah yang tak terselesaikan.

"Yang menjadi persoalan, sangat cepat sekali pertambahan para penghuni di lapas. Baru dua bulan sudah menambah 4.000 orang. Pada umumnya adalah kasus narkoba," ujar Yasonna usai membuka pelaksanaan The 6th Asian Conference Correctional Facilities Architect and Planners (ACCFA) 2017, di Hotel Pullman, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2017).

Yasonna pun mengusulkan sebaiknya terpidana kasus narkoba yang menjadi pengguna tidak perlu dimasukkan ke dalam lapas. Mereka yang tertangkap seharusnya diikutsertakan dalam program rehabilitasi.

Selain itu, kata Yasonna, pemasyarakatan terhadap pengguna narkoba justru memberikan dampak negatif bagi lingkungan di sekitar lapas.

Sebab, mereka yang ketergantungan akan terus berupaya mencari narkoba dari luar lapas dengan cara apa pun, misalnya dengan menyelundupkan atau menyuap petugas lapas.

"Nah itu semua jadi persoalan buat kita. Kalau tidak rehabilitasi tidak akan pernah berkurang. Kalau kita mau benar-benar menangani narkoba, ya harus direhabilitasi," kata Yasonna.

"Memasukkan mereka (pengguna narkoba) ke penjara juga menjadi persoalan, karena ketergantungan mereka selalu berupaya nemperoleh drugs dari luar. Hal itu tentu mempengaruhi lingkungan di dalam lapas," ucapnya.

Dengan adanya penambahan anggaran pada 2016, Kemenkumham tengah membangun tambahan kapasitas lapas untuk 15.000 orang, yang tersebar di beberapa tempat. Sebab, masih banyak wilayah yang belum memiliki lapas atau rutan.

Redistribusi narapidana pun akan terus dilakukan dengan memindahkan sejumlah narapidana dari lapas-lapas yang jumlah orangnya sudah melampaui kapasitas ke lapas-lapas yang berpenghuni lebih sedikit.

Kompas TV Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan kembali jadi sorotan. Setelah BVisnis gelap narkotika di dalam Lapas kembali terbongkar. BNN miliki bukti akurat keterlibatan napi di 39 Lapas menjadi bandar narkoba.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.