Maruarar Anggap Praktik Demokrasi Era Jokowi-JK Sudah Cukup Baik

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi.

Namun, Maruarar sependapat dengan Presiden Joko Widodo, demokrasi yang diterapkan tentu tidak boleh kebablasan yang justru dapat mengganggu stabilitas negara dan menghambat pembangunan.

"Beda pendapat boleh. Kita negara demokrasi yang menghargai segala perbedaan yang ada. Kita negara hukum, maka jangan anarkistis," kata Maruarar, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/2/2017).

Jokowi sebelumnya sempat menyinggung soal praktik demokrasi kebablasan saat menyampaikan pidato pada pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura 2016-2020 di Sentul, Bogor, Rabu (22/2/2017) lalu.

Menurut Jokowi, demokrasi kebablasan dapat membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

(Baca juga: Sebut Demokrasi Kebablasan, Jokowi Dinilai Fadli Zon seperti Pengamat)

Maruarar menambahkan, selama ini praktik demokrasi yang dijalankan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah cukup baik dan sesuai amanat konstitusi.

Meski pemerintah mendapat dukungan kuat dari rakyat maupun partai politik di Parlemen, namun hal itu justru tidak membuka ruang represif terhadap siapa pun yang hendak menyampaikan kritik.

"Demo di depan Istana juga tidak masalah. Demo ada dimana-mana. Kritik boleh yang penting tidak anarkistis," ujar anggota Komisi XI DPR itu.

"Pak Jokowi sudah menunjukkan bagaimana berdemokrasi yang baik," kata dia.