Komnas HAM Nilai Isu Disabilitas Kurang Mendapatkan Perhatian Media

Kompas.com - 17/02/2017, 17:23 WIB
Tiga penulis buku Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dari kiri ke kanan Eva Nila Sari, Yossa Nainggolan (koordinator), dan Banu Abdillah dalam diskusi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/2/2017). Kompas.com / Dani PrabowoTiga penulis buku Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dari kiri ke kanan Eva Nila Sari, Yossa Nainggolan (koordinator), dan Banu Abdillah dalam diskusi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/2/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu disabilitas dinilai kurang mendapatkan sorotan dari publik dan media massa.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM), hanya ada 89 pemberitaan dalam kurun waktu 2011 hingga 2016.

Hal itu diungkapkan Eva Nila Sari, penulis buku "Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam pembentukan RUU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas", pada sebuah diskusi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/2/2017).

Dalam proses pengumpulan data, ia mengatakan, kata kunci yang digunakan yaitu Komnas HAM dan isu disabilitas.

“Tahun 2011 ada enam berita, 2012 empat berita, 2013 tujuh berita, 2014 sedikit ada peningkatan menjadi 11 berita. Kemudian 2015 ada 40 berita, dan 2016 sampai dengan bulan April ada 20 berita,” kata Eva.

Menurut dia, media memiliki peran penting untuk mendorong isu tersebut.

Dalam kurun waktu itu, setidaknya ada sejumlah isu yang menjadi perhatian media.

Beberapa di antaranya pembahasan RUU Penyandang Disabilitas, dan dukungan pemerintah terhadap penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Isu lainnya, peraturan daerah terkait yang mengakomodasi kepentingan kelompok disabilitas.

Namun, Eva mengakui, ada kelemahan dalam melengkapi data base rekam jejak pemberitaan, yakni hanya menyertakan data dari media online.

“Karena proses dokumentasi pemberitaan tersebut belum dilakukan Komnas HAM,” ujarnya.

Dari penelusuran Kompas.com menggunakan kata kunci yang sama di laman Kompas.com, ditemukan setidaknya 323 artikel pemberitaan terkait disabilitas. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X