Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Saat Pak SBY 'Nge-tweet', Presiden Sedang Rapat"

Kompas.com - 14/02/2017, 19:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespons pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar.

Antasari menyebutkan dugaan rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menjeratnya. Ia menduga, SBY ada di balik rekayasa itu.

SBY menanggapinya melalui akun Twitter-nya, Selasa (14/2/2017), pukul 16.55 WIB.

"Yg saya perkirakan terjadi. Nampaknya grasi kpd Antasari punya motif politik & ada misi utk serang & diskreditkan saya (SBY) *SBY*," demikian kicau SBY.

Apakah Presiden Joko Widodo sudah mengetahui kicauan terbaru SBY? 

Saat SBY mem-posting respons pertamanya, Presiden Jokowi tengah memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden.

(Baca: SBY Tuding Grasi Antasari Politis, Ini Komentar Istana)

Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Sulawesi Utara.

"Saat Pak SBY nge-tweet, Presiden sedang rapat," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, saat berbincang dengan wartawan.

Johan sendiri mengaku mengetahui tweet SBY saat mengikuti rapat. Namun, ia tidak menyampaikannya kepada Presiden karena rapat masih berlangsung.

Setelah ratas selesai, Johan yakin ada staf yang memberitahukan Jokowi soal tweet SBY itu.

"Biasanya sih ada yang memberi tahu Presiden soal itu," ujar Johan.

Akun Twitter Jokowi memang tidak dalam status mem-follow akun Twitter SBY, begitu pula sebaliknya.

Menurut pengamatan Kompas.com, usai memimpin rapat terbatas, Presiden Jokowi masuk ke Istana Merdeka bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Hingga pukul 18.20 WIB, hanya Luhut Pandjaitan yang tampak belum keluar dari Istana.

Kompas TV Antasari Azhar mendatangi Bareskrim pada hari Selasa (14/2) melaporkan nama nama yang terlibat dalam kasus hukum yang menjeratnya. Mantan Ketua KPK ini pun mengungkap beberapa nama yang dianggap merugikannya hingga dirinya dihukum selama 8 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com