Kecam Wiranto, Kontras Nilai Rekonsiliasi Tak Ada di Nawacita

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar menilai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah berkhianat kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, Wiranto berencana menempuh jalur rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Haris menilai rencana ini bertentangan dengan visi misi Jokowi dalam Nawacita.

"Ini pengkhianatan Wiranto kepada Jokowi," kata Haris dalam diskusi di Kantor Setara Intstitute, Jakarta.

(Baca: Rekonsiliasi Kasus Semanggi, Sumarsih Duga Wiranto Lindungi Diri)

Haris juga meyakini, rencana untuk menempuh jalur Rekonsiliasi ini belum dikomunikasikan oleh Wiranto ke Jokowi.

Jika mengacu pada Nawacita mengenai penyelesaian kasus HAM dengan cara yang berkeadilan, maka Haris menilai cara yang tepat adalah melalui jalur Pengadilan HAM Ad-hoc.

"Kalau merujuk pada Nawacita ya tidak ada rekonsiliasi," ucap Haris.

Haris pun mempertanyakan sikap Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki yang justru membuat konsep tandingan dari apa yang direncanakan Wiranto.

Harusnya, kata Haris, Teten cukup memberikan masukan kepada Jokowi bahwa apa yang diperbuat Wiranto adalah sesuatu yang salah.

(Baca: Rekonsiliasi dan Janji Politik Jokowi yang Diingkari...)

"Teten bisa bikin alert ke Presiden, bahwa pembantunya yang satu ini sudah nyebrang got. Kasian juga Jokowi ini menterinya merumuskan sesuatu yang keluar dari pakem Nawacita," ucap Haris.

Haris menambahkan, Kontras sudah melaporkan Wiranto dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke Ombudsman RI.

Wiranto dan Komnas HAM dinilai telah menyalahi aturan dengan memutuskan penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi.

Wiranto sebelumnya mengatakan, pemerintah menginginkan adanya bentuk penyelesaian kasus HAM masa lalu tanpa menimbulkan masalah baru.

"Bangsa ini sudah terlalu berat untuk bersaing dengan bangsa lain terutama dalam situasi sekarang ini, jangan sampai kita menambah masalah ini, untuk memberikan tekanan pada pihak pemerintah dan bangsa indonesia yang sedang berjuang," ujar Wiranto.