Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dengar Tuduhan Ahok kepada Ma'ruf Amin, Suara Jokowi Meninggi

Kompas.com - 03/02/2017, 18:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo rupanya merespons negatif pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta kuasa hukumnya terhadap Rais Aam PBNU sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

"Suara beliau (Presiden) agak tinggi kemarin karena Saudara Ahok bicara seperti itu," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Presiden, Jumat (3/2/2017) sore.

Presiden, lanjut Luhut, selalu berupaya menghindari konflik serta mengedepankan persatuan bangsa.

"Jadi, jangan bangsa ini kita bawa menjadi bangsa yang suka konflik. Kita harus bersatulah," ujar Luhut.

"Sekarang ini orang di seluruh dunia fokus soal bagaimana mengatasi domestik ekonominya. Lihat Amerika, lihat Timur Tengah. Kita jangan sampai terbawa seperti itu," lanjut dia.

(Baca: Ahok Minta Maaf kepada Umat Islam)

Respons negatif Presiden terhadap pernyataan Basuki tersebut, lanjut Luhut, sekaligus meluruskan pandangan sebagian orang bahwa Presiden Jokowi mendukung dan melindungi Basuki.

"Jangan lagi ada pikiran-pikiran buruk atau bilang Presiden dukung si ini, si itu, enggak. Presiden firm sekali bahwa beliau tidak mau mendukung sana sini. Beliau netral dalam kasus ini," ujar Luhut.

Diketahui, dalam persidangan kedelapan kasus penodaan agama, Selasa (31/1/2017) lalu, Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf. Ahok menilai, Ma'ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(Baca: MUI Bantah Tudingan Sikap soal Penodaan Agama Diintervensi SBY)

Selain itu, Ahok mengatakan, kuasa hukumnya memiliki bukti adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf. Telepon itu berisi permintaan SBY agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana. SBY pun disebut meminta Ma'ruf untuk menerbitkan fatwa penistaan agama untuk pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Belakangan, Ahok menyatakan permintaan maafnya kepada Ma'ruf Amin. Ahok juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin.

"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau," kata Ahok.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com